Ketimpangan Ekonomi di Jakarta Meningkat, Bank DKI Diminta Beri Keringanan Pinjaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terjadi peningkatan angka ketimpangan ekonomi di Jakarta. Dari data yang dilansir BPS, angka ketimpangan tahun 2015 mencapai 0,46 persen.

Angka tersebut lebih besar dari ketimpangan ekonomi pada 2014 yang hanya 0,43 persen. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan Pemerintah Provinsi DKI akan berusaha menurunkan angka tersebut menjadi hanya 0,40.

Salah satu caranya adalah memberikan keringanan pinjaman kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) melalui Bank DKI.

"Sektor UKM ini investasi untuk bisa menyerap tenaga kerja. Makanya harus kita perkuat. Kalau bisa kita perkuat, diharapkan income-nya (masyarakat) akan meningkat," kata Djarot di rumah dinasnya di Jalan Besakih, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/5/2016).

Djarot menyatakan besaran bunga yang dikenakan kepada pelaku UKM yang meminjam uang di Bank DKI harus serendah mungkin. Bahkan, ia berujar kalau memungkinkan nilainya harus lebih rendah dari bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan pemerintah pusat.

Karena itu, Djarot ingin agar Bank DKI mengubah haluan bisnisnya. Ia ingin bank yang 99 persen sahamnya dikuasai Pemprov DKI itu kembali menjadi bank yang menyalurkan kredit ke masyarakat.

"Hei Bank DKI, kamu harus kembali ke jalan yang benar. Kalau dulu kamu mengarah ke bank corporate, sekarang kalian harus mengarah jadi bank retail Karena kalian banknya masyarakat jakarta. Jadi dananya harus kembali ke masyarakat," kata Djarot.

Djarot yakin jika konsisten memberdayakan UKM, Pemprov DKI akan dapat menurunkan angka ketimpangan ekonomi di Jakarta menjadi hanya 0,40.

"Baru setelah itu konsumsinya kita bantu, kita subsidi. Diberikan KJP, BPJS, subsidi transportasi. Semua pengeluarannya kita bantu," ucap Djarot. (Baca: Tak Ada Dana Cair, Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Terancam)

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Syech Suhaimi mengatakan, naiknya angka ketimpangan ekonomi di Jakarta disebabkan kenaikan pendapatan orang kaya yang terlalu cepat.

Sementara di sisi lain, kenaikan pendapatan masyarakat menengah dan bawah melambat. Menurut Suhaimi, jumlah orang kaya yang kekayaannya meningkat pesat ini hanya 20 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Jakarta.

"Pendapatan 20 persen penduduk ini naiknya terlalu cepat. Sementara pendapatan masyarakat menengah dan bawah yang jumlahnya 80 persen melambat," ujar Suhaemi.