Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Kabar Pengeroyokan Saefullah di Luar Batang

Kompas.com - 04/05/2016, 08:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Luar Batang mendadak mencekam ketika Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyambangi wilayah tersebut, pada Senin (2/5/2016) malam. Kedatangan Saefullah ditengarai menjadi perpanjangan tangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk melancarkan rencana penertiban kawasan Luar Batang.

Bahkan sempat berembus kabar, Saefullah dengan jajaran perwakilan Pemprov DKI Jakarta lainnya dikeroyok warga setempat. Berawal dari keinginan pemberian seragam untuk marbut Masjid Luar Batang, Saefullah menyambangi kawasan tersebut.

Ia tak menyangka Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi, Camat Penjaringan Abdul Khalit, dan Lurah Penjaringan Suranta akan mendampinginya mengunjungi Masjid Luar Batang.

"Setelah diobservasi, marbut dan jamaah susah dibedakan, nah ada pemikiran agar mereka (marbut) diseragamkan seperti (marbut) di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi," kata Saefullah, di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).

Pada kesempatan itu pula, Saefullah turut membawa tukang ukur serta penjahit. Mereka akan mengukur baju para marbut. Rencananya, mereka akan diberikan seragam sebanyak dua set.

Belum selesai membicarakan seragam, Saefullah langsung diarahkan oleh pejabat setempat untuk berdiskusi di kantor kecamatan Penjaringan. Diskusi turut dihadiri pengurus Masjid Luar Batang serta pengurus RW 1, 2, 3, dan 4.

"Mereka bilang, satu jengkal tanah enggak akan kami jual. Sementara kami punya keinginan agar lingkungan itu tertata rapi dan akses jalannya mesti diatur," kata Saefullah.

Kemudian dia juga mengungkapkan akan membangun akses jalan menuju masjid tersebut, serta rencana Pemprov DKI untuk membeli lahan warga bersertifikat dengan harga NJOP atau appraisal (taksiran).

Ada pula warga yang menuntut kompensasi atau ganti rugi dari Pemprov DKI Jakarta. Padahal mereka tinggal di bangunan di atas air. Saefullah menyebut Pemprov DKI tidak akan memberi kompensasi kepada warga tersebut, karena bersinggungan dengan hukum.

Dia juga mengungkapkan akan membangun sheetpile (dinding turap) di kawasan Luar Batang. Selama satu jam pertemuan berlangsung. Setelah itu, Saefullah kembali ke Masjid Luar Batang untuk shalat Isya.

Di sana, dia bertemu dengan pengurus masjid setempat. Mereka meminta Saefullah menunda pengukuran seragam marbut. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu pun memilih pulang. Sesaat setelahnya, ada gerakan massa dan seruan "gusur-gusur" yang tidak semakin ramai.

Saefullah menginstruksikan anak-anak buahnya mengecek gerakan massa tersebut. Berdasar laporan Abdul Khalit, ada surat peringatan pertama dengan tembusan Gubernur, Wali Kota Jakarta Utara, dan Satpol PP yang beredar. Akibatnya, suasana jadi memanas. (Baca: Sekda Saefullah hampir Diamuk Massa Saat Berada di Luar Batang)

"Saya bilang, surat ini palsu. Ini ada yang menggerakkan massa dan membuat ini (SP 1) palsu," kata Saefullah.

Menurut Saefullah, dirinya serta pejabat setempat berhasil pulang dengan selamat. Namun, kata dia, ada seorang personel Satpol PP yang terluka akibat diamuk massa. Peristiwa ini tidak membuatnya kapok datang ke Luar Batang.

"Kemarin kan warga kampung lagi salah paham saja. Saya sudah bilang ke Pak Gubernur, kalau saya mesti ke sana karena harus ada komunikasi," kata Saefullah. (Baca: Kericuhan Saat Saefullah ke Masjid Luar Batang Dipicu Beredarnya SP1 Palsu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Basarnas Resmikan Unit Siaga SAR di Kota Bogor

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 ke Filipina, Total Kerugian Hingga Rp 6 Miliar

Megapolitan
Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain ke Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com