Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta PD PAM Jaya Klarifikasi soal Status Tanah di Lauser

Kompas.com - 04/05/2016, 13:32 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, meminta PD PAM Jaya mengklarifikasi soal kepemilikan tanah di Jalan Lauser, RT 08/08, Kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Permintaan klarifikasi lewat surat itu dikirim ke PD PAM Jaya. Klarifikasi itu akan ditempuh lewat jalur mediasi.

"Surat sudah saya layangkan kepada Direktur PDAM untuk meminta klarifikasi tentang asal-usul tanah yang diklaim milik PDAM," kata Nur Kholis usai menerima perwakilan warga Lauser di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2016).

Dalam pertemuan warga dengan Komnas HAM, disebutkan bahwa tanah Jalan Lauser di RT 08/08 Kelurahan Gunung itu akan digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Penggusuran dilakukan lantaran tanah tersebut diakui milik PD PAM Jaya.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan sudah melayangkan SP-1 kepada warga pada tanggal 29 April 2016. Namun, rencana tersebut ditentang oleh warga Lauser.

Menurut warga, tanah tersebut sudah ditempati sejak tahun 1955. "Kami sudah puluhan tahun di sini. Kami juga taat membayar pajak," kata Titin, salah seorang warga Lauser.

Surat permintaan klarifikasi Komnas HAM kepada Direktur Utama PD PAM Jaya intinya meminta agar ada mediasi antara warga dan perusahaan.

"Oleh karena itu melalui surat ini Komnas HAM meminta kesediaan Saudara untuk menempuh upaya mediasi yang difasilitasi Komnas HAM, selambat-lanbatnta 30 hari sejak diterimanya surat ini," tulis Nur Kholis dalam surat ke PD PAM Jaya.

Kompas TV Ahok: Yang Senang Bilang Penertiban, Yang Nggak Senang Bilang Penggusuran!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com