Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Baru Luar Batang Mengadu Ditolak Buat KTP, Kelurahan Bantah

Kompas.com - 04/05/2016, 13:54 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, mengeluhkan adanya penolakan dari Kelurahan Penjaringan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru.

Ketua RT 01 RW 01, Rum, mengatakan bahwa warganya melaporkan adanya penolakan dari pihak kelurahan ketika ada warga baru yang ingin mengurus surat pindah domisili ke Luar Batang.

Rum juga mengatakan, tidak ada alasan pasti kenapa pihak Kelurahan Penjaringan menolak pembuatan KTP bagi warga baru.

"Kemarin ada saudara saya ingin pindah ke Luar Batang, tapi enggak dibolehin, katanya 'perintah dari atasan katanya tidak boleh', petugasnya bilang takut," ujar Rum kepada Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

Rum mengatakan, penolakan ini telah cukup lama berlangsung. Rum menduga penolakan tersebut ada hubungannya dengan penertiban yang rencananya akan dilakukan Pemprov DKI terhadap Kampung Luar Batang.

Dari paparan petugas kelurahan, Rum mengatakan, ada 3 RW dan 9 RT yang tidak diperbolehkan untuk membuat KTP baru yaitu RW 01 RT 01, 02, 03, 07, RW 02 RT 01, dan RW 03 RT 03, 04, 05, dan 07.

Ditemui di Kelurahan Penjaringan, Sekretaris Kelurahan Cheffy Firdaus membantah bahwa pihak kelurahan menolak untuk membuat KTP baru bagi warga yang ingin masuk ke Luar Batang.

Cheffy mengatakan, selama persyaratan pembuatan KTP lengkap, pihaknya akan melayani seluruh penduduk di Kelurahan Penjaringan.

"Tidak ada itu, Mas. Kami terima semuanya selama persyaratan lengkap. Mas boleh lihat sendiri di kelurahan ini kalo ada yang kami tolak pembuatan KTP-nya, asal semua persyaratan lengkap," ujar Cheffy.

Kompas TV Sebagian Warga Penjaringan Pindah ke Rusun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com