JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta bisa bekerja profesional. Apalagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat sistem dengan transparan sehingga masyarakat pun mudah melakukan pengawasan.
"Ini Jakarta lho, disorot habis, dipelototin habis sama semua orang. Apalagi (bakal calon) petahana-nya Ahok, wah lebih repot," kata Ahok seusai menandatangani perjanjian hibah antara Pemprov DKI Jakarta dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI di Balai Kota, Senin (16/5/2016).
Ahok menuturkan, jika petahana bukan dirinya, tak banyak tokoh yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tak banyak pula bakal calon gubernur yang melawan kebijakan Pemprov DKI Jakarta.
"Buktinya (penertiban) Dadap enggak ada yang bantuin gitu. Kalau Bupati Tangerang bukan Ahmad Zaki teman saya, tapi Ahok, kurasa banyak yang mau bantuin warga untuk urusin Dadap," kata Ahok.
Ahok berencana maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia berpasangan dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mereka maju dengan dukungan pengumpulan KTP oleh Teman Ahok.
"Saya cuma ketemu beberapa kali (sama Teman Ahok), empat kali mungkin ya, terakhir belum ketemu lagi. Katanya sudah 850 ribu data KTP sampai hari ini, hari ini tambah 7 ribu KTP, saya juga enggak lihat," kata Ahok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.