Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kalau Disebut Barter, Saya Goblok Amat Pulau Triliunan Hanya Ditukar Rp 300 M

Kompas.com - 19/05/2016, 14:02 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama keberatan dengan istilah "barter" yang beberapa hari ini ditanyakan kepadanya.

Adapun istilah barter yang dimaksud Ahok mengacu pada pemberitaan mengenai pembiayaan penggusuran permukiman di Kalijodo oleh PT Agung Podomoro Land yang disebut-sebut dibarter dengan izin reklamasi dari Ahok.

"Barter itu kita sama-sama tukar untuk dapat sesuatu. Jadi, misalnya, sudah ada peraturan (kontribusi tambahan) 15 persen, lalu saya mengizinkan untuk menghilangkan 15 persen, dan saya dapat sesuatu, itu baru bisa dituduhkan barter," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (19/5/2016).

"Ini kan tidak. Saya malah tambahin (kontribusi tambahan) 15 persen. Tambahin, loh. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari kontribusi tambahan dari peraturan awal yang tidak disebutkan angka. Ketika suatu peraturan itu tidak ada, kita bisa buat peraturan, kan?" kata Ahok.

Oleh karena tidak ada angka yang diatur dalam kontribusi tambahan awalnya, Ahok memutuskan untuk menggunakan hak diskresi untuk menentukan kontribusi tambahan menjadi 15 persen.

Dalam hal ini, dia menilai, pemberitaan mengenai barter penggusuran Kalijodo dengan izin reklamasi tidak tepat. Hal ini terutama jika ada rincian data bahwa Ahok menerima uang Rp 300 miliar, setelah itu membangun rusun.

"Kalau itu dilakukan barter pun saya goblok amat. Ini pulau nilainya triliunan, kok, masa tukar hanya Rp 300 miliar. Itu saja sebagai dasarnya," ujar Ahok.

Ahok pun membandingkan persoalan tersebut dengan simpang susun Semanggi. Kata Ahok, dia melakukan barter dalam proyek tersebut jika dia mengambil keuntungan pribadi.

Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika PT Wijaya Karya menang tender sebesar Rp 475 miliar, Pemprov DKI menghitung ulang nilai proyek yang ternyata hanya Rp 345 miliar.

"Langsung dia hemat Rp 130 miliar, dan ini buat Jepang atau buat DKI? Buat DKI!" ujar Ahok.

"Nah, Anda bisa nuduh saya barter kalau misalnya saya pakai kontraktor saya untuk membangun. Ini barang cuma 100. Karena mau nyerahin ke DKI, gue bisik-bisik 1.000 ke pengembang. Itu baru Anda curiga saya untung 900. Ini malah aku teken, di mana kalimat barter Anda?" ujar Ahok.

Kompas TV Ahok Batal Gugat Koran Tempo?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Megapolitan
Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Megapolitan
Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Megapolitan
Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Bekerja Sebagai Pengajar di Kampus Jakarta

Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Bekerja Sebagai Pengajar di Kampus Jakarta

Megapolitan
Bentuk Unit Siaga SAR di Kota Bogor, Basarnas: Untuk Meningkatkan Kecepatan Proses Penyelamatan

Bentuk Unit Siaga SAR di Kota Bogor, Basarnas: Untuk Meningkatkan Kecepatan Proses Penyelamatan

Megapolitan
Aksi Pencurian Kotak Amal di Mushala Sunter Terekam CCTV

Aksi Pencurian Kotak Amal di Mushala Sunter Terekam CCTV

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Jakbar Dikenal Sebagai Atlet Maraton

Siswa SMP yang Gantung Diri di Jakbar Dikenal Sebagai Atlet Maraton

Megapolitan
Detik-detik Mencekam Kebakaran Toko 'Saudara Frame': Berawal dari Percikan Api, Lalu Terdengar Teriakan Korban

Detik-detik Mencekam Kebakaran Toko "Saudara Frame": Berawal dari Percikan Api, Lalu Terdengar Teriakan Korban

Megapolitan
Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

Polisi Periksa Saksi-saksi Terkait Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari

Megapolitan
Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

Massa Aksi yang Menuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024 Bakar Ban Sebelum Bubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com