Apa Kata Ahok soal Wali Kota Bekasi yang Protes Transjakarta Gratis?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengkritik program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait layanan bus transjakarta gratis. Hal itu, kata Rahmat, akan merugikan bank milik pemerintah daerahnya karena mereka harus bukan rekening di Bank DKI.

"Kalau beliau tidak ingin (program itu) dan merugikan, ya saya bisa saja bikin peraturan kalau (warga) yang bukan KTP DKI tidak boleh (gratis naik bus transjakarta), hanya boleh warga yang ber-KTP DKI," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Kamis (19/5/2016).

"Beliau kan takut semua orang pindah tabungan ke Bank DKI. Ya sudah, aku tinggal bikin peraturan aja, kalau warga KTP luar DKI tetap bayar Rp 3.500," kata Ahok.

Rahmat berkeberatan dengan persyaratan yang diajukan Ahok, yaitu warga Kota Bekasi yang ingin naik bus transjakarta secara gratis harus mempunyai rekening Bank DKI. Kota Bekasi, kata dia, mempunyai bank milik daerah, yaitu Bank Syariah Bhagasasi yang juga ingin berkembang.

Menurut Rahmat, 60 persen dari total 2,4 juta warga Kota Bekasi saat ini bepergian ke Jakarta dengan beragam keperluan. Maka dari itu, akan banyak warga yang memanfaatkan program bus transjakarta gratis tersebut.

"Ini merupakan strategi yang bagus dari Pemprov DKI dalam menggenjot sektor keuangan banknya melalui transjakarta. Namun, kami juga harus pertimbangkan dampaknya bagi perbankan kami di daerah," kata Rahmat.