JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding banyak oknum ketua RT/RW yang memungut uang secara liar dan menduduki lahan negara.
Bahkan, kata dia, ada pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang terhambat karena tindakan beberapa oknum pengurus RT/RW.
"Ada enggak oknum RT/RW yang ngemplang jalur hijau, saluran penghubung dibikin kios terus disewain Rp 1.500.000 satu bulan, parkir liar, itu semua oknum (pengurus) RT/RW. Ada enggak oknum (pengurus) RT/RW dudukin fasos fasum? Banyak," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/5/2016).
"RPTRA kami terhambat berapa puluh gara-gara oknum RT/RW dudukin. Buat apa? Buat mereka bangun rumah, sewain kontrakan, atau parkir mobil," kata Basuki.
Pria yang akrab disapa Ahok itu menuturkan, banyak oknum pengurus RT/RW yang merasa berkuasa di wilayahnya dan berusaha menguasai lahan. Kemudian, kata dia, tak sedikit oknum pengurus RT/RW yang melakukan reklamasi sungai untuk disewakan.
"Terus ada enggak oknum (pengurus) RT/RW yang minta duit untuk urus surat keterangan tanah? Ada. Kalau mau ngukur tanah, kamu lihat saja, tanya sama orang Jakarta semua deh," kata Basuki.
Saat ini, pengurusan perizinan telah dialihkan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta. Basuki hanya meminta ketua RT/RW untuk menjadi perpanjangan lurah yang menjadi manajer wilayah.
"Anda jadi bapak atau ibu asuh. Kalau kamu enggak bisa jadi bapak atau ibu asuh, ya silakan mengundurkan diri," kata Basuki.