Disebut Ahok Politis karena Bela RT/RW, Ini Kata Sekretaris Komisi A DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengomentari ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan bahwa DPRD DKI sudah politis ketika membela RT dan RW terkait pelaporan melalui Qlue.

Syarif mengatakan bahwa DPRD merupakan lembaga politis sehingga tindakannya juga politis.

"DPRD kan lembaga politik, iya tentu dong bersifat politis. Namun, saya dan teman-teman bertindak politis atas dasar konstitusional dan akal sehat," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (30/5/2016).

(Baca: Ahok Tegaskan Pembuatan KTP Tak Perlu Lagi Surat Rekomendasi Ketua RT/RW)

Syarif mengatakan, sebenarnya DPRD DKI setuju dengan tujuan SK Gubernur Nomor 903 tentang kebijakan Qlue ini.

Laporan dengan menggunakan Qlue sebenarnya baik karena merupakan bentuk transparansi anggaran.

Syarif menyarankan Pemerintah Provinsi DKI menghapus kebijakan aplikasi Qlue tersebut.

"Namun, saya katakan aplikasi Qlue ini cuma instrumen dan saya sarankan kepada Biro Tata Pemerintahan supaya mengganti instrumennya saja," ujar Syarif.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, campur tangan anggota DPRD DKI dalam permasalahan ketua RT dan RW malah memperkeruh suasana.

(Baca: Cerita CEO Qlue soal Ketua RT yang Sibuk, tetapi Tetap Kirim Laporan 3 Kali Sehari)

Basuki mengatakan, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif bersikap politis dengan mendukung ketua RT dan RW menentang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI soal Qlue.

Padahal, kata Basuki, seharusnya Syarif tahu bahwa kebijakan ini dibuat untuk mempertanggungjawabkan APBD DKI.

"Saya tanya ke Syarif yang pintar, tiap uang APBD harus dipertanggungjawabkan enggak?" ujar Basuki.