Ahok: Kalau RW Enggak Mau, Saya Kasih Ibu PKK yang Buat Laporan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawari ibu-ibu anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk menempati posisi sebagai ketua RT/RW.

Tawaran itu dilontarkannya sebagai respons keluhan para ketua RT/RW yang keberatan dengan kewajiban melaporkan keluhan warga dan berbagai kondisi lingkungannya via aplikasi Qlue.

"Makanya, kalau RW tidak mau ya sudah, saya kasih ibu PKK bikin laporan. Duit Rp 1,2 juta bayar mereka," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (30/5/2016).

Selain mengeluhkan sulitnya penggunaan Qlue, mereka juga menilai besaran uang operasional bulanan yang hitung-hitungannya Rp 10.000 per laporan dianggap terlalu kecil.

Di sisi lain, Ahok menegaskan diwajibkannya ketua RT/RW melaporkan aduan masyarakat via aplikasi Qlue merupakan bagian dari upaya transparansi. Sebab, ia menilai, tidak mungkin memberikan uang operasional kepada RT/RW begitu saja tanpa adanya bukti digunakan untuk apa uang tersebut.

Oleh karena itu, ia menilai kisruh Qlue yang saat ini terjadi hanya alasan yang dibuat-buat oleh oknum ketua RT/RW.

Kisruh Qlue, kata dia, merupakan puncak kekesalan dari oknum ketua RT/RW yang kini kehilangan pendapatan dari sejumlah kegiatan pelanggaran, di antaranya seperti parkir dan pedagang kaki lima (PKL) liar.

Ahok menduga para oknum ketua RT/RW itu dulunya sering mendapat setoran dari kegiatan-kegiatan tersebut.

"Ya sudah, itu mungkin faktor yang buat orang marah. Nanti lama-lama orang kalau cuma pengen cari duit tidak mau jadi RT/RW di Jakarta. Kalau sekarang kan enak bisa dapat parkiran, lapak, surat rekomendasi, jual beli tanah, mau buka izin usaha toko."

"Ini bukan cerita omong kosong. Laporan demi laporan tentang oknum RT/RW yang merasa berkuasa. Kalau ditekan bilangnya saya bukan bagian dari pemerintah. Tetapi, kamu jadi pemalak," ujar Ahok.