Pemerintah Dinilai Terlambat Persiapkan Kelaikan Bus untuk Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat memasuki bulan Ramadhan, Kementerian Perhubungan kembali berbenah untuk menyiapkan gelombang arus mudik. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan, mudik tahun ini ditargetkan zero accident.

Untuk mewujudkan hal itu, pemeriksaan terhadap bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tidak lagi secara random melainkan satu per satu. Hingga Selasa (7/6/2016), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memantau sepuluh terminal bus di Jabodetabek. Fasilitas terminal dicek kelayakannya.

Dari total sekitar 1.400 armada bus AKAP milik berbagai perusahaan otobus (PO), 466 di antaranya telah menjalani ramp check. Namun hanya 44 bus atau kurang dari sepuluh persen, yang dinilai laik jalan.

"Kami sangat kecewa, karena kami lihat selama itu berarti tidak ada pengawasan. Padahal yang kami cek itu baru yang visual saja," kata ???Kepala BPTJ, Elly Adriani Sinaga, di kantornya, Rabu (8/6/2016).

Ramp check dilakukan terhadap lampu, ban, pintu, kaca, dan rem. Elly terheran-heran melihat banyak sekali bus yang rem tangannya tidak berfungsi, pintu daruratnya mati, lampu tidak menyala, ban vulkanisir, dan kaca depannya pecah.

"Target kami zero accident bagaimana bisa (tercapai) kalau kendaraanya seperti itu?" ujarnya.

Keselamatan dan kelayakan jalan tak hanya bersumber pada kendaraan tetapi juga pada terminal yang menunjang kesiapan si pengemudi. Elly mengakui bahwa terminal di Jabodetabek kondisinya memprihatinkan.

Terminal Pulogebang yang digadang-gadang sebagai terminal termegah se-Asia Tenggara, hingga saat ini bahkan belum siap beroperasi. Ada rambu yang belum dipasang, belum lagi soal puluhan PO yang masih menolak beroperasi di sana.

"Kami di Kemenhub sudah punya standar mengenai penyelenggaranan terminal. Bahwa sopir kami cek sebelum berangkat dan ternyata sekarang nggak ada ruang untuk itu, padahal perlu dicek pengemudi apakah punya SIM yang benar, apa sopir PO benaran," kata Elly.

Terlambat

Persiapan dan pemeriksaan akan dilakukan Kemenhub hingga 26 Juni ini. Senin (13/6/2016) depan, Menteri Perhubungan akan memanggil seluruh pengelola PO untuk bersama-sama membenahi kelayakan armada mudik.

Bus yang tak laik jalan tidak akan diizinkan beroperasi saat mudik. Untuk itu, PO akan diminta mengganti bagian-bagian kendaraan yang tidak layak.

Pakar Transportasi Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, menilai upaya persiapan yang dilakukan Kementerian Perhubungan terlalu singkat.

"Saya harus mengatakan terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," kata Ellen.

Pemeriksaan kelaikan kendaraan yang baru dilakukan sebulan sebelum Lebaran hingga H-4 dianggap tidak tepat. Masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan mudik dari dua minggu sebelum Lebaran.

Untuk penyempurnaan kelaikan bus juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit mengingat sebagian besar armada memang tidak laik jalan. Ellen mengatakan waktu perbaikan ini sangat tergantung dari beban ketidaklayakannya. Jika tidak parah, mungkin bisa cepat selesai.

"Kalau parah harus dilihat tuh uji KIR-nya gimana dulu. Jangan dipaksakan tetap harus jalan sebelum lolos," kata Ellen.

Ia berpendapat seharusnya tiga bulan sebelum masa mudik, pemerintah sudah harus melakukan ramp check secara random. Hasil itu  kemudian bisa dijadikan acuan untuk mendorong para PO membenahi armadanya.

Barulah sebulan sebelum masa mudik kembali dilakukan pengecekan keseluruhan. Ambisi zero accident akan tercapai jika seluruh unsur sudah siap. Jika tidak, maka masyarakat yang akan dirugikan dengan berkurangnya armada mudik.