JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sejak lama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Berkali-kali, pria yang akrab disapa Ahok itu membeberkan temuan-temuan yang membuat dia kecewa kepada satuan kerja perangkat daerag yang dikepalai Ratna Diah Kurniati tersebut.
Ahok paling sering mengeluh soal kegagalan Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam membeli lahan. SKPD ini, kata Ahok, terkenal lamban dalam membeli tanah.
Ahok mengatakan ada oknum PNS yang bertindak sebagai mafia pembelian tanah di SKPD itu. Ketika ada warga yang akan menjual lahannya dan sudah mendapat tanda tangan dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, ada oknum PNS yang memperlambat pembelian lahan tersebut.
Caranya ialah dengan meminta berbagai surat administrasi kepada calon penjual karena calon penjual tidak mau memberi mereka komisi. Ahok kemudian mengunci modus tersebut. Ia membuat kebijakan baru, Dinas Pertamanan dan Pemakaman harus membeli lahan dengan mentransfer langsung ke rekening warga yang akan menjual lahannya.
Kebijakan tersebut, kata Ahok, malah membuat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tak kunjung membeli lahan hingga bulan Juni ini.
"Hampir semua pembelian tanah di Jakarta bermasalah. Apalagi saya buat aturan baru transfer mesti ke nama orangnya. Langsung lambat, enggak bisa beli dia, mungkin takut yang punya enggak mau kasih komisi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (13/6/2016).