JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan pernyataan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Agus Rahardjo soal RS Sumber Waras bukan akhir dari kasus ini.
Sebab, kata Prabowo, KPK juga menyatakan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan penyidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyikapi hasil penyelidikan ini.
"Jadi gini ini kan baru hasil sementara, bahwa mereka akan mempertemukan penyidik BPK dengan penyidik KPK untuk mengkosolidasikan hasil temuan, jadi (keputusan) ini bisa berubah," ujar Prabowo ketika dihubungi, Selasa (14/6/2016).
KPK tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dari hasil penyelidikan tersebut, KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan. Prabowo mengatakan DPRD DKI menghormati hasil penyelidikan KPK tersebut. Asalkan, KPK benar-benar menindaklanjuti dengan mendiskusikannya bersama penyidik KPK. (Baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras)
"Kita hormatilah keputusan KPK, namun yang menjadi catatan harus ada konsolidasi dengan BPK supaya tidak ada dusta diantara kita karena ini kan menyangkut kerugian negara," ujar Prabowo.
BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Respons BPK Terkait Pernyataan KPK yang Tidak Temukan Korupsi di RS Sumber Waras)