Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Setelah Ahok dan "Teman Ahok" Menyilakan Parpol

Kompas.com - 20/06/2016, 06:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Seperti sudah diduga sebelumnya, ada kompromi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui Pilkada 2017 dengan "Teman Ahok" yang mempersiapkan syarat untuk menempuh jalur independen.

Dugaan akan adanya kompromi itu dapat ditilik pada pernyataan-pernyataan Ahok berkali-kali bahwa dirinya tidak akan meninggalkan "Teman Ahok". Sebaliknya, pernyataan-pernyataan senada juga kerap dikemukan pihak "Teman Ahok". 

Posisi "Teman Ahok" yang tidak akan meninggalkan Ahok sudah ditulis di "Mukadimah" dan dijadikan pijakan hingga saat ini. Dituliskan, "Teman Ahok" didirikan untuk membantu dan "menemani" Ahok mewujudkan Jakarta Baru yang lebih bersih, maju, dan manusiawi.

"Teman Ahok" didirikan dengan visi dan misi. Setelah misi utama mengumpulkan sejuta Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai syarat pencalonan Ahok di jalur independen terpenuhi, Minggu (19/6/2016) malam, kompromi sebagai hasil kesepakatan Ahok dan "Teman Ahok" dikemukakan.

Dalam kompromi itu, Ahok dan "Teman Ahok" sepakat membuka pintu bagi partai politik untuk pencalonan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Kompromi ini melawan keyakinan dasar "Teman Ahok" tentang partai politik.

"Teman Ahok" yang didirikan Maret 2015 berinisiatif mengajukan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen didasari penilaian kaku dan tidak berubahnya partai politik.

Dengan gaya kepemimpinan Ahok yang memancing kontroversi dan konflik dengan para elite politik, "Teman Ahok" melihat ada sandungan atas keinginan mereka memajukan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. 

Dalam perjalanan mengumpulkan dukungan untuk Ahok, penilaian "Teman Ahok" terhadap partai politik yang kaku dan tidak berubah gugur. Bukan menjadi sandungan seperti yang diduga, partai politik justru menjadi pemulus jalan.

Ini keliatan partai politik (untuk tidak mengatakan oportunis) yang tidak diperkirakan "Teman Ahok". 

Tiga partai politik menjelang Pilkada DKI Jakarta, Februari 2017 memberi dukungan. Pertama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan Ketua Umum Surya Paloh. Kedua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan Ketua Umum Wiranto. Ketiga Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Ketua Umum Setya Novanto.

Tentang tiga partai politik ini, kita semua tahu bahwa Golkar adalah asal muasal mereka. Golkar adalah pendukung utama Presiden ke-2 RI Soeharto saat jaya dan berkuasa di era Orde Baru. Kejelian Golkar melihat dan menempeli kekuasaan semasa Orde Baru tampaknya masih diwarisi ketiga partai ini.

Bagi Ahok, tidak sulit untuk menyatu dengan ketiga partai ini. Sebelum bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan meninggalkan partai sempalan Golkar ini, Ahok adalah kader Partai Golkar.

Bergaul dan berbaur dengan ketiganya, Ahok tidak akan terlihat canggung. Masa lalu Ahok ada di sana. Bahkan jika Partai Gerindra ada di kumpulan itu.

Canggung yang akan berlalu

Kesulitan bersikap yang akan menimbulkan kecanggungan justru akan dialami mereka yang ada dalam kumpulan "Teman Ahok" dengan jumlah KTP sejuta. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com