Biro Hukum Pemprov DKI Enggan Tanggapi Dasar Hukum Normalisasi Sungai Ciliwung

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan program normalisasi Sungai Ciliwung.

Mereka pun kemudian mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yourdha Triyudanto, yang hari ini mewakili Pemprov DKI sebagai tergugat, enggan memberikan banyak komentar mengenai dasar hukum program normalisasi Sungai Ciliwung.

"Aduh, mbak, nanti aja saya jawabnya ya," ujar Yourdha kepada Kompas.com di PN Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2016).

Dia menyatakan akan menjelaskan mengenai hal tersebut di dalam proses persidangan.

"Kita tunggu proses pengadilannya aja, nanti pasti dijelasin," kata dia.

Salah satu kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera WS Soemarwi, mengatakan bahwa program normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada 4 Oktober 2012 dan seharusnya berakhir 5 Oktober 2015.

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pelaksanaan proyek untuk pembangunan kepentingan umum hanya boleh dilakukan selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.

Program normalisasi Sungai Ciliwung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2012 dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014. (Baca: Kuasa Hukum Bukit Duri: Pemprov DKI Akui Dasar Hukum Normalisasi Sungai Ciliwung Kedaluwarsa)

Dengan demikian, seharusnya Pemprov DKI dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sudah menghentikan program normalisasi Sungai Ciliwung. Namun, hingga saat ini program normalisasi itu masih berlangsung dan Pemprov DKI rencananya akan tetap menggusur warga Bukit Duri.