Ahok Akan Berikan Layanan BPJS kepada 6.000 Pemulung TPST Bantargebang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada 6.000 pemulung di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Rencana itu diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2016).

"Anggarannya sudah kami usulkan dalam APBD Perubahan 2016. Ini perintah Pak Gubernur," kata Asep.

Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan perbaikan kesejahteraan pemulung yang bekerja di TPST Bantargebang. Perbaikan kesejahteraan baru dapat dilakukan setelah Dinas Kebersihan DKI Jakarta swakelola TPST Bantargebang.

Saat ini, Dinas Kebersihan DKI Jakarta sudah melayangkan surat peringatan ketiga kepada pengelola TPST Bantargebang, yaitu PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

"Kami akan berikan mesin-mesin kompos, pencacah plastik, pencacah sampah. Nanti kami akan bagi kepada mereka supaya mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik," kata Basuki atau yang akrab disapa Ahok tersebut.

Sedangkan pekerja di TPST Bantargebang akan dijadikan pekerja lepas Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Mereka akan digaji sebesar Rp 3,1 juta per bulan dengan gaji ke-13, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Dinas Kebersihan juga akan memberi dana kompensasi kepada warga sekitar TPST Bantargebang. Dana kompensasi senilai Rp 500.000 setiap tiga bulan akan diberikan kepada sekitar 18.000 kepala keluarga yang berada di sekitar TPST Bantargebang.

Setiap KK akan memperoleh dana dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200.000, bantuan sosial Rp 200.000, dan bantuan pembangunan fisik sebesar Rp 100.000 per tiga bulan.

Adapun anggaran yang disediakan untuk pemberian kompensasi itu sebesar Rp 35 miliar pada APBD DKI 2016.