Prasetio: Pada Era Saya, Pembahasan Anggaran Terbuka, Bagaimana Mau "Bermain"?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yakin, anggaran siluman seperti untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) tidak akan ada lagi pada era pemerintahannya.

Sebab, menurut dia, saat ini sistem penganggaran sudah dibuat transparan. Ia pun yakin tidak ada oknum DPRD DKI yang berani mengambil apa yang bukan haknya.

"Di era saya, semua pembahasan anggaran mau yang di tingkat komisi atau banggar, itu kan terbuka. Bagaimana mau bermain?" ujar Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (21/6/2016).

Terlebih lagi, saat ini sudah ada teknologi yang menunjang pembahasan anggaran, seperti e-catalog dan e-budgeting.

Pengawasan yang sangat ketat ini membuat Prasetio yakin, APBD DKI digunakan sepenuhnya untuk rakyat.

"Jadi sekarang sudah enggak bisalah yang kayak begitu-begitu. Kita harus transparan. Itu pegangan saya supaya Jakarta berubah," ujar Prasetio.

Ia lantas mencontohkan pembahasan APBD DKI tahun 2016. APBD DKI 2016 disahkan dengan menggunakan peraturan daerah dan disusun tepat waktu.

Selain itu, pembahasannya dilakukan dengan ketat oleh DPRD DKI. Prasetio mengaku mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo terkait APBD 2016 ini.

"Pak Presiden yang ngomong waktu peresmian Masjid Fatahilah. Kata dia ke saya, 'Pak, APBD DKI ini aku jadikan contoh loh untuk daerah lain,'" ujar Prasetio.