Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hubungan Pospera dan "Teman Ahok" yang Kian Memanas

Kompas.com - 26/06/2016, 16:24 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menuntut agar relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, "Teman Ahok", meminta maaf atas tudingan bahwa Pospera berada di belakang kasus pengakuan kecurangan pengumpulan KTP oleh lima mantan "Teman Ahok".

Ketua Dewan Pembiana Pospera, Adian Napitupulu, mengatakan, tudingan yang menyebut Pospera merupakan underbow partai adalah salah besar.

Pospera, kata Adian, merupakan bentukan dari sejumlah aktivis 1998. Dia juga menyebut, sejumlah kader partai merupakan anggota dari Pospera.

Baca juga: Adian Napitupulu Minta "Teman Ahok" Minta Maaf

Soal intervensi Pospera terhadap lima eks "Teman Ahok", secara gamblang Adian menyatakan tidak ada dorongan apapun dari Pospera ketika lima orang mantan pengumpul KTP untuk Ahok itu mengakui kecurangannya dalam pengumpulan KTP.

Menurut dia, pengakuan itu berasal dari kemauan mereka. Meskipun, kata Adian, sejumlah mantan "Teman Ahok" yang juga anggota Pospera itu pernah menceritakan keanehan yang mereka alami saat mengumpulkan KTP.

Terkait status salah satu mantan pengumpul KTP Ahok, Paulus Romindo, yang juga merupakan anggota Pospera, Adian meminta agar jangan mengaitkan keputusan yang diambil mantan "Teman Ahok" dengan organisasi tersebut.

"Saya bilang, 'kalian yakin benar? Mau memperjuangkan kebenaran? Ya perjuangkanlah'. Lalu mereka kumpul duit dan konfrensi pers. Jangan lihat latar belakang organisasi atau suku atau etnis, lihat apa yang mereka sampaikan benar atau tidak," kata Adian.

"Lihat nilai pernyataannya. Makanya, jangan karena tidak sanggup menjawab pertanyaan maka mereka melindungi diri dengan bilang si A atau B yang melatarbelakanginya," ujar Adian saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Pospera, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2016).

Bahkan, Adian merasa bangga atas keberanian kelima relawan itu karena telah membeberkan fakta yang menurut mereka benar dan harus diketahui publik.

Pospera juga sampai membuat spanduk yang berisi sindiran kepada "Teman Ahok". Isi spanduk itu yakni "1 juta KTP, kumpulin duit sendiri, jualan baju sendiri, bajunya dipakai sendiri, kumpulin KTP sendiri, hitung sendiri, verifikasi sendiri, diumumkan sendiri, dirayakan sendiri. Sekalian aja pemilu sendiri".

Baca juga: Spanduk Pospera, Sindir "Teman Ahok" soal Cara Mengumpulkan KTP

Spanduk itu cukup gamblang menyindir "Teman Ahok" soal cara mengumpulkan KTP hingga membiayai seluruh kegiatannya.

Menanggapi tuntuan permintaan maaf dari Pospera, juru bicara "Teman Ahok", Singgih Widyastomo mengatakan, pihaknya tidak pernah menyebut organisasi Pospera sebagai penggerak sejumlah mantan anggota "Teman Ahok" untuk mengungkapkan kecurangan yang mereka lakukan saat mengumpulkan data KTP untuk mendukung Ahok.

Baca juga: "Teman Ahok" Tak Akan Minta Maaf kepada Pospera

Singgih menilai bahwa sikap Pospera yang menuntut permintaan maaf dari "Teman Ahok" tampaknya seperti orang yang kebakaran jenggot.

"Jika Pospera kebakaran jenggot karena disebut-sebut sebagai penggerak di balik bekas Teman Ahok, jelas kami tidak tahu. Kami hanya pernah menduga aksi bekas Teman Ahok merupakan inisiatif dari ormas tertentu. Sehingga salah besar jika Pospera menuntut kami meminta maaf,"kata dia.

"Bagi kami konferensi pers Pospera hari ini malah mengonfirmasi bahwa para bekas Teman Ahok memang dipayungi oleh ormas tertentu, bukan bergerak secara pribadi dan telah berkoordinasi dengan ormas tersebut sebelum melakukan gerakan," ujar Singgih.

Kompas TV 1 Juta KTP Teman Ahok Penuh Kecurangan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com