JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, Dinas Perumahan DKI sudah teledor dengan membeli lahan di Cengkareng Barat. Padahal, lahan tersebut sudah dimiliki oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI.
"Artinya terjadilah kita membeli lahan kita sendiri karena keteledoran dan kecerobohan. Itu keteledoran yang keterlaluan, bukan hanya itu, ini mungkin keteledoran yang disengaja," ujar Djarot di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (2/7/2016).
Pembelian lahan di Cengkareng Barat terindikasi sebagai permainan oknum PNS sendiri. Permainan ini, kata Djarot, memanfaatkan kebutuhan Pemprov DKI untuk memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH). Caranya tentu saja dengan membeli lahan.
"Nah ini dimanfaatkan. Kalau yang namanya mafia seperti ini, otomatis tidak hanya melibatkan orang luar, orang dalam pasti ikut terkibat karena data-data itu dari dalam," ujar Djarot.
Djarot mengatakan, permasalahan ini sedang diinvestigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK), dan Bareskrim Polri.
Djarot yakin, siapapun yang terlibat akan menerima sanksi.
Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015. Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 668 miliar.