Kasudinsos Jaksel: Kami Sudah Halau PMKS, Instansi Lain Mungkin Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya pendatang dari luar Jakarta pasca Lebaran turut membawa potensi masalah kesejahteraan sosial. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pendatang yang tidak memiliki keterampilan akan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan menetap di bantaran kali.

Basuki juga menyebut kebijakannya untuk mengantisipasi pendatang yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tak berjalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan penandatanganan formulir dan jaminan tidak kembali lagi ke Jakarta bagi para PMKS.

Jika PMKS ketahuan kembali ke Jakarta, maka PMKS tersebut akan dipidana.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Mursidin membantah pihaknya tidak menjalankan kebijakan ini. Setiap hari, 100 petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) di Jakarta Selatan selalu melaksanakan patroli dan menjaring PMKS baik yang merupakan warga Jakarta atau pendatang.

"Yang warga Jakarta kami arahkan ke panti, yang dari luar Jakarta selalu kok kami kembalikan ke daerahnya dan diminta berjanji melalui formulir tidak akan kembali lagi," kata Mursidin kepada Kompas.com, Selasa (12/7/2016).

PMKS dikembalikan ke daerahnya masing-masing dengan dana APBD yang disalurkan ke Pemkot. Namun Mursidin mengaku selama ini tidak pernah mempidanakan PMKS sebab tidak menemukan PMKS dari luar daerah yang kembali lagi.

"Kalau Pak Gubernur mensinyalir PMKS masih banyak karena aturan itu tidak berjalan, mungkin karena selama ini usaha dengan instansi lain kurang. Kan penegakan hukum itu dari Satpol PP dan polisi, kami dari Dinas Sosial cuma menghalau," kata Mursidin.

Mursidin juga mengungkapkan bahwa banyaknya PMKS merupakan masalah yang sifatnya musiman. Seperti Ramadhan kemarin, terdapat 102 PMKS di Jakarta Selatan yang berhasil dijaring. PMKS itu terdiri dari gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita tuna susila, penyandang cacat mental, pedagang asongan, dan juru parkir liar.

"Kemarin pas puasa banyak di masjid, sekarang habis Lebaran juga mungkin banyak lagi," kata Mursidin.

Sementara itu, langkah preventif dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui operasi bina kependudukan (Biduk). Biduk dilakukan untuk mengendalikan arus urbanisasi ke Jakarta yang diprediksi membludak pasca Lebaran.

Rencananya, tahun ini operasi bina kependudukan dilaksanakan di lokasi bekas penertiban serta di jalur hijau dan dilaksanakan setelah pendataan penduduk baru di kelurahan selesai pada 29 Juli 2016.