JAKARTA, KOMPAS.com - "Digigit tikus." Begitu alasan yang kerap diberikan jika ada masalah dari mesin milik Pemprov DKI yang tidak berfungsi. Alasan klasik yang membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran.
Alasan ini pertama didengar Ahok, sapaan Basuki, ketika dia mendatangi langsung underpass Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, yang digenangi air, beberapa bulan silam.
Saat itu, salah seorang petugas pengawas mengatakan, terendamnya underpass disebabkan tak berfungsinya mesin pompa air akibat kabel yang rusak digigit tikus.
"Kayak dulu di Pasar Gembrong itu lebih lucu kan jawabannya, digigit tikus. Saya datangin. Kabelnya segede gitu kok, tikusnya segede gimana mulutnya. Sampai ada yang bilang, 'Bukan pak, plus minusnya terbalik'," ujar dia.
Alasan itu didengar lagi oleh Ahok saat Senin (11/7/2016) lalu, 1.217 mesin-mesin presensi pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta offline.
Kendala teknis yang menyebabkan mesin offline itu membuat kehadiran 6.072 PNS di beberapa instansi menjadi tidak tercatat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, beberapa kabel fiber optic mesin presensi putus karena digigit tikus saat libur panjang saat Lebaran.
"Karena kejadiannya kemarin habis libur lama. Mungkin waktu itu ada sesuatu, kita akan cek laporan kondisi offline dan online mesin absennya," ujar Dian di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/7/2016).
Menurut Ahok, rusaknya mesin presensi membuatnya tidak bisa memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD). Apalagi, seusai kerusakan, para PNS yang tidak bisa melakukan presensi kemudian mengajukan presensi secara manual.
"Enggak bisa dipotong. Karena rusak, mereka langsung ngajuin manual. Enggak apa-apa, saya di sini sabar kok," ujar Ahok.
Atas dasar itu, Ahok meyakini ada unsur kesengajaan di balik rusaknya mesin presensi. Sebab, kata dia, kerusakan semacam itu sudah sering terjadi.
Oleh karena itu, Basuki berencana mengubah sistem presensi PNS Pemprov DKI. Ke depannya, lanjut dia, presensi tidak boleh dilakukan secara manual meskipun mesin presensi rusak.
Dengan cara ini, ia yakin tidak akan ada lagi PNS yang berani mengakali mesin presensi dengan tujuan bisa melakukan presensi manual.
"Kalau sangsi mau cari alasannya gimana? Akhirnya kami buat sesuatu yang lebih keras. Kerasnya gimana? Kalau ada alat elektronik rusak, ya sudah enggak dapat TKD," kata Ahok.
Dengan begitu, tikus diharapkan tak bisa menjadi "kambing hitam" lagi....