PNS DKI Takut Kehilangan TKD jika Antar Anak ke Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan tampaknya tak terlalu berpengaruh bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Anies mengimbau agar seluruh orangtua mengantarkan anak-anaknya pada hari pertama sekolah.

Dewi, salah seorang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak tunjangan kinerja daerahnya (TKD) dipotong jika telat masuk kerja karena mengantar anaknya sekolah.

"Aduh kalau saya mah lebih enggak mau kehilangan TKD," kata Dewi, Jumat (15/7/2016).

Ia mengatakan, anaknya kini duduk di kelas 2 SMP di Depok. Dia memastikan bakal telat masuk kerja jika harus mengantar anaknya sekolah terlebih dulu. Lagipula, lanjut dia, anaknya tidak pernah diantar sekolah olehnya.

"Tiap hari (anak) diantar sama bapaknya naik motor. Kalau saya yang antar, nanti sampai kantor absen terus balik lagi ke Depok kan repot," kata Dewi.

Senada dengan Dewi, Ani mengaku tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Dia memiliki tiga orang anak yang duduk di bangku TK, SD, dan SMP. Menurut dia, anak-anaknya kerap menolak jika ditemani ke sekolah.

"Anak-anak saya biasanya diantar sama pamannya. Kalau enggak naik ojek, kalau diantar saya malah enggak mau," kata Ani.

Sedangkan Sukanta, akan meminta istrinya untuk mengantar anaknya ke sekolah. Pada Senin (18/7/2016) mendatang, ia tetap akan bekerja sebagai PNS DKI seperti biasanya.

"Ya paling istri yang antar. Saya tetap kerja saja," kata Sukanta.

Imbauan Anies itu sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah. Pemprov DKI Jakarta juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 19/SE/2016 tentang Izin Bagi PNS dan Calon PNS di Hari Pertama Sekolah.

Surat edaran itu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. PNS dan CPNS yang akan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, wajib mengajukan permohonan izin kepada atasannya langsung.