Qlue: Keriaan "Pokemon Go" Sayang untuk Dilewatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola aplikasi Qlue menyatakan, lomba berhadiah bagi para pemburu monster Pokemon yang melapor keluhan via Qlue merupakan inisiatif pihak Qlue. Pihak Qlue tidak bekerja sama dengan pihak manapun dalam menyelenggarakan acara tersebut, termasuk dengan pembuat aplikasi Pokemon Go.

Head of Communications Qlue, Elita Yunanda, mengatakan, lomba itu merupakan inisiatif Qlue untuk mendorong masyarakat aktif beraktivitas di luar rumah.

“Momen keriaan Pokemon Go! di seluruh dunia sangat sayang untuk dilewatkan. Kami upayakan dan manfaatkan momen ini pada aplikasi kami," kata Elita melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/7/2016).

Tidak hanya aktif di luar rumah, Elita menyatakan pihaknya berharap melalui kegiatan itu, masyarakat jadi dapat ikut berkontribusi dalam upaya perubahan kota melalui laporannya.

"Kebetulan kami lihat games ini tidak hanya memberikan hiburan tersendiri tetapi juga dapat memberikan manfaat positif yang mendukung kehidupan di perkotaan”, kata dia.

Lomba berburu monster Pokemon sambil nge-Qlue akan berlangsung hingga 15 Agustus 2016. Qlue menyediakan hadiah utama bagi peserta yang menduduki peringkat 1-4.

Hadiah berupa 1 unit Go Pro Hero 4 + Avatar eksklusif PiQaBoo + Kaos Qlue, 1 buah Hoverboard + Avatar eksklusif AnaKeder+ Kaos Qlue, 1 buah Smartphone Xiaomi + Avatar eksklusif Bulukuduk + Kaos Qlue, dan 1 buah Smart Watch + Avatar eksklusif Sequisme + Kaos Qlue.

Untuk mendapatkan hadiah 1, 2, 3, dan 4,  jumlah like atau support yang minimum harus didapatkan adalah 150 like atau support. Sementara itu, peserta yang menduduki peringkat kelima hingga ke-30 akan tetap mendapatkan hadiah hiburan berupa beragam avatar eksklusif monster lucu serta kaos.

Qlue menyatakan laporan yang disampaikan harus kredibel dan benar-benar terjadi. Peserta lomba tidak bisa me-mention atau chat user lain untuk membantu like atau support.

Sementara itu, untuk lapor ke Pemerintah, peserta diperbolehkan menggunakan dua ponsel. Sebab, lapor ke pemerintah harus langsung dan tidak bisa disimpan terlebih dahulu.