Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman "Reshuffle" Cara Jokowi Gertak Menteri agar Terpacu Bekerja

Kompas.com - 23/07/2016, 15:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat, Presiden Joko Widodo menggunakan cara gertakan untuk memacu para menteri kabinet meningkatkan kinerjanya.

Pernyataan Ray tersebut menyusul isu perombakan kabinet yang akhir-akhir ini terus berembus.

"Ini manajemen by ancaman. Ancaman akan di-reshuffle. Ini gertakan bagi menteri agar terpacu," kata Ray dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menten, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Hal tersebut dinilainya efektif jika mengacu pada perombakan kabinet jilid pertama pada Agustus 2015. Ray melihat kinerja menteri pasca-reshuffle menjadi lebih optimal.

"November-Desember kan menteri menggeliat tuh kerjanya. Mungkin ini pengalaman yang akan diulang lagi," sambung dia.

Isu perombakan kabinet kini kencang berembus. Ray melihat geliat perombakan kabinet itu sebagai bentuk untuk menutupi kegalauan Jokowi. Sebab kondisi kabinet saat ini dinilainya sudah memenuhi tiga faktor utama penentu pentingnya perombakan dilakukan.

Pertama, dari faktor urgensi dimana pencapaian pemerintah di luar infrastruktur berjalan lambat. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, ada masalah dalam tubuh kabinet yang tidak sesuai keinginan Jokowi.

Kedua, faktor strategi. Ia menilai, tantangan ke depan adalah pemerintah harus siap menghadapi situasi perekonomian yang memburuk. Pada tingkatan tertentu, lanjut Ray, menteri terlihat hanya menunggu isyarat Presiden padahal hal tersebut tak disenangi Presiden.

Ketiga, faktor politik dimana harus ada dua hal yang dicapai, yaitu mengakomodasi dua partai baru yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan, yaitu Golkar dan PAN. Baik disodorkan atau tidak disodorkan nama, Jokowi tentu memiliki rasa terikat yang membuatnya menimbang untuk menarik satu atau dua orang dari dua partai tersebut menjadi menteri.

Hal kedua kedua adalah konsolidasi. Ray melihat hingga saat ini tak ada kendala bagi Jokowi untuk mengundur-undur perombakan kabinet.

"Pertanyannya, apakah ada kendala penting, hebat dan luar biasa yang bisa mengakibatkan reshuffle tidak jadi?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com