JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono, meyakini, hasil survei tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan untuk mengukur suatu fenomena politik.
Pernyataan itu dilontarkannya menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyatakan simpatisan PDI-P mengingingkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diusung sebagai cagub PDI-P pada Pilkada DKi 2017.
"Survei memang instrumen berbasis ilmu pengetahuan yang relatif bagus. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena variabel lain juga harus diperhatikan," kata Bambang saat ditemui di rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Minggu (24/7/2016).
Bambang kemudian mencontohkan situasi jelang Pilkada DKI 2012. Ia menyebut saat itu tak ada satu pun hasil survei yang menyatakan Joko widodo akan mampu mengalahkan gubernur petahana Fauzi Bowo.
"Atas penajaman dan objektivitas penilaian internal, kami mampu mengusung calon yang pada saat survei elektabilitasnya jauh di bawah Pak Foke, tapi kemudian menang juga," ujar mantan Wali Kota Surabaya ini.
Hasil reses yang dilakukan para anggota Fraksi PDI-P di DPRD DKI menyebutkan 80 persen warga serta anak ranting pengurus PDI-P di seluruh Jakarta sudah tidak menghendaki Basuki kembali memimpin Ibu Kota.
Namun, berdasarkan survei yang dilakukan SMRC pada Juni 2016, sebanyak 25,6 persen responden yang mengaku memilih PDI-P pada pemilu, mayoritas mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017.