JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan cukup banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak menyenangi dirinya. Ia melontarkan pernyataan itu saat menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang kasus suap reklamasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Pada kesempatan itu, hakim mengkonfirmasi kesaksian salah seorang pejabat DKI yang mengaku tak tahu dasar hukum pengenaan kontribusi tambahan 15 persen kepada pengembang reklamasi.
"Bapak Ibu tidak mengerti kelakuan pejabat di DKI. Semua orang berharap saya tidak jadi gubernur," kata Ahok.
Ia mengatakan, sebenarnya sudah ingin memecat pejabat yang mengaku tak tahu dasar hukum pengenaan kontribusi tambahan 15 persen itu. Namun, Ahok menyatakan tak bisa lagi memecat pejabat eselon II karena masa jabatannya hampir habis.
"Saya sudah menganti 5000 posisi, menghilangkan 2.000 jabatan struktural sejak saya jadi gubernur. Tidak heran banyak yang enggak suka sama saya," ujar Ahok.
Pada kesempatan itu, Ahok menegaskan bahwa penentuan besaran kontribusi tambahan 15 persen merupakan kajian tim ahli dan bukan atas perhitungannya sendiri. Ia kemudian menyamakannya dengan penentuan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Jadi kalau kami menentukan besaran PBB tahun ini sekian, itu bukan gubernur yang menentukan, tapi kajian," kata Ahok.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.