Ini Enam Layanan Publik di DKI yang Banyak Dikeluhkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, siang ini mengundang sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan keluhan berbagai pelayanan publik di Jakarta.

Pimpinan Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyampaikan, enam fokus pelayanan merupakan hasil investigasi pada April 2016 lalu. Dalam temuan yang disebut Jakarta on the Spot itu, Ombudsman menemukan aneka potensi penyimpangan pelayanan publik yang menjurus maladministrasi, paling banyak didominasi sektor transportasi.

Dalam pelayanan TransJakarta, misalnya, banyak ditemukan jembatan penyeberangan tanpa CCTV, tidak adanya toilet di halte, serta sarana yang belum ramah disabilitas.

"Di CFD juga minim pembuangan sampah dan ketersediaan toilet portable," kata Alamsyah.

Selain itu, kritik dalam sektor transportasi juga ditujukan bagi uji kendaraan bermotor (kir). Masih ditemukan calo yang bebas menawarkan jasa meloloskan uji kir melalui 'orang dalam'.

Dalam penataan kota dan pembangunan, Ombudsman juga menyoroti mangkraknya pembangunan SMPN 164 di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, tata ruang di Kemang juga disebut sudah banyak beralih fungsi.

"Ini mau dibiarkan RTRW mengikuti Kemang atau mau ditertibkan," ujar Alamsyah.

Di Jakarta Utara, relokasi Pasar Ikan juga diminta mengikuti Peraturan Menteri PUPR tetang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh. Ombudsman mencatat masih ada 363 KK yang belum tertampung di rusun sehingga tinggal seadanya di sisa puing dan perahu.

"Masih terdapat tindakan represif yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, TNI, dan Satpol PP dalam proses penggusuran lahan," kata Alamsyah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambut baik temuan dan rekomendasi dari Ombudsman. Djarot berjanji seluruh jajarannya akan menindaklanjuti temuan ini. Sebab, pemerintah memang memiliki fungsi utama sebagai pelayan masyarakat.

"Namun dengan berbagai macam kepentingan, sistem, nilai, dan perilaku yang bervariasi, maka tentu saja kami selalu ada komplain di masyarakat. Tidak bisa kami memenuhi keluhan mereka 100 persen," ujar Djarot.