Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Tidak Berpolitik karena Terima APBD DKI, Forum RT RW Sebut Ahok Arogan

Kompas.com - 05/08/2016, 10:02 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama arogan karena menyarankan mereka mundur. Basuki menyarankan ketua RT RW yang berpolitik mengundurkan diri karena mereka bekerja menerima dana APBD.

Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, ia dan segenap pengurus RT dan RW yang tergabung di forum itu memiliki hak untuk memberikan pencerahan kepada warganya.

"Kalau disuruh mundur karena menerima APBD DKI Jakarta kami anggap arahnya adalah sebuah tindakan yang menekan dan memaksakan kehendak secara arogan."

"Semakin kelihatan tindakan seorang gubernur yang memang jiwa pengayoman ndak ada sama sekali," ujar Lukman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/8/2016).

Lukman mengingatkan Ahok bahwa pimpinan harus memiliki sifat mengayomi. Ia berargumen bahwa Ketua RT dan RW memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan multiperspektif ideologi, politik, dan sosial.

"Setiap RT dan RW harus mengingatkan kepada warga DKI Jakarta untuk menjadi pemilih yang cerdas, jangan hanya mau diarahkan untuk membelenggu proses berfikir dan harus berkreativitas," ujarnya.

Meski begitu, Lukman mengakui belum menerima laporan dari lingkungannya atau warga lain soal adanya tekanan untuk mendukung calon tertentu.

Ia menganggap adalah hal yang baik jika ketua lingkungan menyampaikan kepada warganya sejumlah kritik terhadap petahana. Kekurangan pemerintahlah yang mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan lingkungan, namun politik kepemimpinan.

"Harusnya ini menjadi kilas balik yang positif bagi pemimpin dalam evaluasi kerjanya selama ini. Bagi kami, untuk proaktif memikirkan kemajuan Jakarta ke depan, harus menemukan dan mencari figur pemimpin," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok (panggilan Basuki) menyebut tidak pantas Ketua RT dan RW mengumpulkan 3 juta KTP untuk menolak gubernur arogan.

Ahok mengingatkan, jabatan RT dan RW yang melekat pada mereka membuat tindakan itu tidak etis karena sudah politis.

"Kalau secara RT dan RW, berarti mereka sudah bermain politik. Harusnya mereka berhenti jadi RT dan RW karena RT dan RW itu enggak boleh berpolitik," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (3/8/2016).

Ahok mengatakan, para ketua RT dan RW tidak boleh berpolitik karena mereka menerima dana APBD DKI. Jika ingin berpolitik, mereka tidak boleh menjadi ketua RT dan RW.

Kompas TV Qlue, Solusi Atau Masalah? (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com