Ahok: BPJS Palsu Ada karena Budaya Sogok di Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, adanya kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu tak lepas dari budaya sogok yang berkembang di masyarakat.

Dalam kasus BPJS Kesehatan palsu, Ahok (sapaan Basuki) meyakini kasus itu bermula karena ada masyarakat yang menganggap perlu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan kartu tersebut.

"Masyarakat saja yang kebiasaan ditipu, kebiasaan nyogok lewat oknum. Dulu SKTM itu kan mesti nyogok. Di situlah calo nawarin kartu Jamkesda, dijual," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (5/8/2016).

Ahok menyatakan, saat ini layanan kesehatan sudah diberikan gratis. Khusus di wilayah DKI Jakarta, ia menegaskan masyarakat tidak mampu yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan bisa datang ke Puskesmas atau RSUD terdekat untuk mengajukan pembuatan kartu tersebut.

Jika keberatan membayarkan iuran, ia menyatakan Pemerintah Provinsi DKI siap untuk membantu.

"Jadi untuk apa nyogok? Sekarang kan enggak perlu. Nah ini sebagian orang kan enggak ngerti. Ngapain lu bayar buat dapat BPJS," ujar Ahok.

Kartu BPJS Kesehatan palsu di Jakarta pertama kali ditemukan di Puskesmas Koja, Jakarta Utara. Pelaku pemalsuan diduga adalah mantan ketua RT setempat. Pelaku juga disebut sebagai calo dalam pembuatan BPJS.

Ada tujuh kepala keluarga (KK) di Koja yang ditipu pelaku. Untuk pembuatan kartu BPJS, pelaku meminta bayaran sebesar Rp 80.000 per warga.

Menurut Ahok, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah membangun sistem untuk mendeteksi BPJS Kesehatan. Sistem itu dibangun di tiap puskesmas dan RSUD di Ibu Kota sehingga asli tidaknya kartu BPJS Kesehatan mudah diketahui.

"Gampang karena semua pakai tap. Kamu kalau pakai yang palsu ditempelin langsung tolak, begitu tolak ya ketauan palsu. Terus dicek dapat dari siapa, ya tinggal pidana," kata Ahok.