JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menilai wacana Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang merupakan sebuah hal yang dilematis.
Di satu sisi, jika Risma maju melawan petahana Basuki Thahaja Purnama alias Ahok, maka warga Jakarta akan mempunyai dua pilihan yang sama-sama baik.
Namun di sisi lain, warga Surabaya akan menjadi korban karena kehilangan Risma yang selama ini sudah bekerja maksimal. Sebab, sesuai aturan dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Risma harus mundur dari jabatannya sebagai Walikota Surabaya apabila hendak maju di Pilkada DKI.
"Siapapun yang menang tentu yang diuntungkan Jakarta, tapi ada yang dirugikan yaitu warga Surabaya," kata Burhan di Jakarta, Jumat (6/8/2016).
Burhan pun menilai ditarik-tariknya pemimpin terbaik di daerah ke Jakarta ini menandakan sifat Indonesia yang masih sentralistik. Jakarta sebagai Ibukota dianggap harus mempunyai pemimpin terbaik sementara daerah lain terabaikan.
"Cara pandang elite politik, masyarakat, penagmat, media, itu masih berharap Indoensia itu Jakarta," kata Burhan.
Burhan mengaku menghormati keputusan Risma apabila nanti ia jadi diusung oleh PDI-P untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Namun Burhan menilai, idealnya pemimpin-pemimpin terbaik seperti Risma tetap konsisten untuk membangun daerahnya.
"Sebaiknya kita memiliki role model di setiap wilayah, jangan berpikir seolah-olah Jakarta lebih besar daripada indonesia, dan seolah-polah wilayah lain bukan bagian dari Indonesia," ucap Burhan.
(Baca juga: Risma: Saya Tidak Pernah Pamit)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.