Mengapa Koalisi Pimpinan PDIP Dapat Mengalahkan Ahok? - Kompas.com

Mengapa Koalisi Pimpinan PDIP Dapat Mengalahkan Ahok?

Jalu Priambodo
Kompas.com - 11/08/2016, 06:30 WIB
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Dari kanan, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Azis, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio, Plt Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bamabng DH, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nahrowi Ramli saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (8/8/2016). Dalam kesempatan itu mereka menyatakan membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta.

Kontestasi Pilkada DKI terjadi dalam beberapa fase. Fase pertama berupa penentuan koalisi dan pasangan calon, dilanjutkan dengan masa kampanye dan diakhiri dengan pemungutan suara.

Akan tetapi, jika menilik pada singkatnya masa kampanye yang disediakan serta semakin banyak batasan dalam melakukan kampanye saat ini, maka fase pertama dapat dikatakan memiliki pengaruh cukup besar bagi penentuan hasil pilkada.

Menilik pada peta terbaru Pilkada DKI, fase pertama hampir dipastikan akan mencapai puncaknya sebentar lagi. Hal ini ditandai dengan adanya deklarasi partai pendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama oleh Partai Golkar, Nasdem dan Hanura.

Di sisi yang lain, hadir pula deklarasi koalisi partai penantang petahana yang dipimpin oleh PDI Perjuangan dan diikuti oleh Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB yang menamakan diri sebagai “Koalisi Kekeluargaan”.

Sejauh mana peta politik ini berpengaruh terhadap hasil akhir Pilkada?

Menurut kajian kami peta ini akan membawa pengaruh yang cukup besar. Khususnya, bagi berkurangnya suara petahana.

Tak dapat dipungkiri eksistensi kandidat petahana di DKI Jakarta sangat dominan. Hal ini disebabkan belum hadirnya profil penantang yang akan masuk dalam arena kontestasi.

Dominasi ini tercermin dalam pantauan survei yang dirilis secara terbuka di awal hingga pertengahan tahun 2016 ini. Namun nampaknya keunggulan tersebut akan terkikis dengan koalisi partai politik terbaru.

Mengapa demikian?

Selama periode akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016 kami melakukan beberapa kali pengambilan data melalui survei untuk memetakan persepsi pemilih di DKI. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak multi jenjang mewakili pemilih DKI Jakarta.

Hasil pengambilan data ini mengkonfirmasi survei yang dilakukan pada rentang waktu serupa oleh beberapa lembaga lain yang telah dipublikasikan kepada publik.

Memang terlihat sekali dominasi Basuki Tjahaja Purnama dibandingkan kandidat lainnya. Namun kami mendapatkan temuan lain yang tidak kalah menarik.

Berdasarkan analisa kami terhadap data lapangan, kami mendapatkan temuan berharga bahwa pemilih Ahok dan PDIP memiliki irisan yang cukup besar.

Menariknya, pemilih loyal PDIP cenderung akan meninggalkan Ahok ketika PDIP menentukan kandidat lain.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI Warga mengenakan topeng bergambar wajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan dukungan kepada Ahok terkait perseteruan antara gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan RAPBD 2015 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/3/2015).
Kami memperoleh simpulan ini setelah melakukan beberapa kali simulasi dan hasilnya cukup konsisten. Ahok akan kehilangan sekitar 10% suara yang berpindah ke calon yang didukung PDIP.

Angka ini memang cukup kecil, namun bisa dimaklumi karena ketika itu belum ada calon selain Ahok yang resmi didukung PDIP.

Pada masa pemungutan suara, perpindahan suara ini bisa saja mencapai 20% karena PDIP memiliki pemilih terafiliasi yang paling besar dibandingkan partai lain.

Selain itu ada faktor lain menyangkut koalisi PDIP yang kami nilai dapat berpengaruh terhadap suara Ahok. Faktor ini di luar faktor pemilih loyal yang juga dapat menggoyang Ahok dari singgasananya sebagai pemuncak elektabilitas hasil survei.

Berikut beberapa faktor tersebut:

Pertama, faktor Jokowi. Tak bisa dipungkiri bahwa Ahok dapat terpilih lebih karena faktor Jokowi. Harus diingat bahwa Ahok sendiri meski berstatus petahana namun tidak mendapatkan jabatan melalui pemilihan langsung.

Ketika PDIP memilih kandidat lain, maka kita bisa berharap PDIP akan menggunakan pengaruhnya untuk menekan Jokowi agar tidak memberi dukungan politik kepada Ahok.

Kedua, klaim nasionalisme versus primordialisme. Tak dapat dipungkiri, isu primordialisme masih memiliki pengaruhnya di Pilkada DKI Jakarta.

Kami mendapatkan bahwa di antara pemilih, ada sekitar 48% yang mempertimbangkan agama, 10% yang mempertimbangkan suku, dan 17% yang mempertimbangkan gender.

Ahok berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena berasal dari agama minoritas. Untuk mengimbangi isu ini, Ahok butuh dukungan dari partai nasionalis terbesar agar bisa mengangkat isu nasionalisme melawan primordialisme.

Dengan demikian Ahok akan mengklaim mewakili nasionalisme dan lawannya terutama dari koalisi berbasis agama akan dipojokkan dengan isu primordial.

Kahfi Dirga Cahya Dari kiri, Ketua DPW Demokrat DKI Jakarta Nahrowi Ramli, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Plt Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang DH, Ketua DPW PAN Jakarta Eko Patrio, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik, Ketua DPW PPP Jakarta Abdul Azis dan Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas di Restoran Bunga Rampai, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016). Tujuh partai itu sepakat membentu "Koalisi Kekeluargaan" dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ternyata, selain Ahok gagal merapat pada partai nasionalis terbesar, yakni PDIP, partai bernuansa agama juga sepakat meninggalkan isu ini dan bergabung dengan koalisi pimpinan PDIP.

Ketiga, klaim kerakyatan. Kedekatan Ahok dengan para cukong membuat kecurigaan di kalangan akar rumput sangat besar terhadap Ahok. Ditambah lagi banyak yang merasa pendekatan Ahok terhadap akar rumput sangat jauh berbeda dengan Jokowi.

Janji kampanye Jakarta Baru yang diusung Jokowi-Ahok untuk merapihkan perkampungan kumuh tidak terealisasi diganti dengan penggusuran dan relokasi. Ahok butuh PDIP sebagai partai wong cilik untuk mengembalikan lagi citra merakyat yang telah hilang.

Keempat, mesin politik. Dalam sejarah Pilkada DKI, kekuatan mobilisasi partai politik masih sangat besar pengaruhnya. Paling tidak ada tiga partai teratas yang sanggup melakukan mobilisasi di DKI, yakni PDIP, Gerindra dan PKS. Hanya tiga partai ini saja yang sanggup memenuhi Gelora Bung Karno dalam kampanye terbuka di Jakarta.

Ketiganya ternyata membangun koalisi untuk menantang Ahok. Mobilisasi DKI tidak hanya akan melibatkan tokoh partai tingkat provinsi, namun juga melibatkan tokoh politik tingkat nasional. Dengan demikian Ahok akan kehilangan dukungan dari para tokoh nasional yang cukup banyak.

Melihat paparan tersebut, kehilangan dukungan PDIP apalagi ditambah dengan terbentuknya koalisi partai yang dipimpin PDIP merupakan pukulan berat bagi kandidat petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Namun pukulan di fase pertama ini belum akan membuat Basuki takluk begitu saja. Masih ada faktor lain yang harus dipenuhi oleh penantang Ahok.

Kredibilitas calon yang akan diajukan oleh koalisi penantang Ahok merupakan salah satu yang sangat berpengaruh.

Kehadiran Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP dalam kontestasi Pilkada DKI menarik untuk dinantikan.

Sebab, kehadiran Risma berpotensi membuat Ahok kehilangan satu klaim lagi di kalangan pemilih DKI, yakni sebagai satu-satunya kandidat kepala daerah berpengalaman dan berprestasi.

EditorHeru Margianto
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM