Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Anggap Lahan Bekas Kedubes Inggris Kemahalan

Kompas.com - 11/08/2016, 22:55 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta menilai lahan eks Kedutaan Besar Inggris yang hendak dibeli Pemerintah Provinsi DKI terlalu mahal. Sebab, dengan harga Rp 470 miliar, Dewan menilai sama saja Pemprov membeli lahan dengan harga Rp 100 juta per meter persegi.

"Apakah layak membeli lahan 5.000 meter persegi dengan harga hampir Rp 500 miliar. Artinya Rp 100 juta per meter, itu kepantasan dan kebutuhannya apa? Apakah perlu?" kata anggota Komisi D DPRD DKI Prabowo Soenirman saat rapat kerja dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman di Gedung DPRD, Kamis (11/8/2016).

Prabowo menilai, Pemprov DKI seharusnya bisa mendapatkan lahan yang lebih banyak jika membeli lahan di lokasi lain.

"Kalau perlu ya beli saja di pinggiran. Kenapa nggak beli yang Rp 5 jutaan per meter. Bisa dapat 10 hektar. Bisa beli lahan hijau lebih banyak kan?" ujar dia.

Selain menyoroti harga, Prabowo juga menyinggung mengenai tidak adanya pembahasan dengan DPRD terkait adanya rencana pembelian lahan yang berlokasi di sekitar Bundaran HI itu. Ia menyebut Pemprov DKI memang mengajukan anggaran pengadaan lahan, namun tidak mencantumkan jika lahan yang dibeli adalah lahan Kedubes Inggris.

Terlebih lagi, kata dia, lahan eks Kedubes Inggris adalah lahan yang berada di zona merah (perkantoran). Sedangkan jika jadi membeli lahan eks Kedubes Inggris, Pemprov DKI diketahui berencana ingin membangun taman yang notabene zona hijau.

"Anggarannya gelondongan untuk membeli lahan taman dan pemakaman, tapi tidak disebutkan beli lahan Kedubes Ingggris, ataupun Gedung Kantor. Jadi saya tanya memang Dinas Taman pernah beli lahan perkantoran? Enggak pernah kan?" ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan DPRD dalam waktu dekat akan mengirim surat ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang berisi penolakan terhadap adanya rencana pembelian lahan eks Kedubes Inggris.

"Gubernur itu kan kepala daerah. Jangan main tabrak aturan. Makanya tadi kami sepakat jika terjadi apa-apa, kami tidak akan tanggung jawab, lho," ucap Prabowo. (Baca: Rencana Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Sudah Dianggarkan Rp 470 Miliar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Preman oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Oknum TNI Aniaya 4 Warga Sipil di Depan Mapolres Jakpus

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian 'THR Lebaran' untuk Warga Terdampak Bencana

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Pemberian "THR Lebaran" untuk Warga Terdampak Bencana

Megapolitan
Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Dua Karyawan SPBU Karawang Diperiksa dalam Kasus Bensin Dicampur Air di Bekasi

Megapolitan
Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Soal Urgensi Beli Moge Listrik untuk Pejabat, Dishub DKI: Targetnya Menekan Polusi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 28 Maret 2024

Megapolitan
Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Gagal Rekonstruksi karena Sakit, Gathan Saleh Dibawa ke Dokter

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com