Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammad Sangaji: Dua Partai Koalisi Kekeluargaan Akan Dukung Ahok

Kompas.com - 13/08/2016, 09:00 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua partai dari "Koalisi Kekeluargaan" disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pernyataan itu dilontarkan Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Muhammad "Ongen" Sangaji yang menambahkan keduanya akan bergabung dalam waktu dekat.

Sejauh ini sudah terdapat tiga partai politik yang mendukung Ahok, yakni Hanura, Golkar dan Nasdem.

"Saya sudah sampaikan kemarin kan, dalam waktu menjelang 10 hari ini ada dua partai yang bergabung dan itu pasti," kata Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Namun Ongen tak merinci nama kedua partai itu. Menurutnya, saat ini kedua partai tersebut menjadi "informan" koalisi Ahok untuk memantau pergerakan "Koalisi Kekeluargaan".

"Pokoknya biarkan kami titip mereka di dalam 10 hari biar lebih tahu apa yang terjadi di antara tujuh partai itu," kata Ongen.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengungkapkan, koalisi pro-Ahok lebih rawan pecah dibanding Koalisi Kekeluargaan.

Sebab, menurut Taufik, koalisi Ahok belum menentukan posisi calon wakil gubernur sebagai pendamping Ahok.

Di antara tiga partai pendukung Ahok, kata Taufik, akan berebut mengambil posisi cawagub, salah satunya Nasional Demokrat.

Menurut Taufik, partai besutan Surya Paloh itu memiliki alasan untuk mencalonkan wagub karena lebih dulu mendukung Ahok.

Kemudian Partai Golkar, kata Taufik, memiliki alasan untuk menentukan wagub lantaran kursinya paling besar dalam koalisi.

"Golkar bilang, eh gue ketua timnya. Mungkin kan terjadi begitu," sambung Taufik.

Jika salah satu partai politik pendukung Ahok kabur, katanya, Ahok tak akan maju sebagai calon gubernur.

Sebab kursinya tak cukup untuk mengantarkannya maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Di sisi lain, potensi pecahnya Koalisi Kekeluargaan dinilai kecil. Di antara tujuh partai sudah memiliki kesepakatan untuk posisi cawagub dan cagub.

Posisi cawagub, tujuh partai sepakat untuk memilih Sandiaga Uno. Sementara untuk gubernur diserahkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Kalau pun ada satu yang keluar, kan masih tetap bisa ikut. Kursinya masih cukup," kata Taufik.

Tujuh partai dalam "Koalisi Kekeluargaan" terdiri dari PDI-P, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB dan PAN.

Koalisi itu sendiri baru diputuskan di tingkat DPD dan belum ada perjanjian hitam di atas putih untuk membuat Koalisi Kekeluargaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com