Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS DKI Yakin PDI-P Tak Akan Keluar dari "Koalisi Kekeluargaan"

Kompas.com - 16/08/2016, 07:31 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak akan keluar dari "Koalisi Kekeluargaan".

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Senin (15/8/2016).

"Saya masih yakin dan optimis bahwa PDI Perjuangan akan tetap setia bersama 'Koalisi Kekeluargaan'," kata Syakir kepada Kompas.com.

Sejauh ini, ada tujuh partai politik di wilayah DKI Jakarta yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan.

Selain PDI-P dan PKS, partai lainnya yang bergabung dalam koalisi adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat.

Belakangan ini, beredar kabar bahwa PDI-P akan keluar dari "Koalisi Kekeluargaan" untuk kemudian mengusung bakal calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dipasangkan dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

(Baca juga: Benarkah PDI-P Akan Deklarasi Dukungan untuk Ahok pada 17 Agustus?)

Dalam "Koalisi Kekeluargaan", PDI-P menjadi partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta.

Dengan demikian, enam partai lain yang tergabung dalam koalisi tersebut sepakat mendukung bakal calon gubernur dari PDI-P.

"Itu artinya cagub merupakan kandidat yang ditetapkan oleh Ibu Megawati," kata Syakir.

Jika "Koalisi Kekeluargaan" benar-benar terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, maka total jumlah perolehan kursi yang terkumpul mencapai 82 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Namun, jika PDI-P keluar dari koalisi tersebut, maka perolehan kursi gabungan partai dalam koalisi tersebut mencapai 54 kursi.

Dengan demikian, "Koalisi Kekeluargaan" tetap dapat mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tanpa PDI-P.

(Baca juga: Surya Paloh Ucapkan "Welcome" jika PDI-P Ikut Dukung Ahok)

Adapun syarat partai politik atau gabungan partai dalam mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur adalah memiliki 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Kompas TV Anak Cabang PDI-P Dukung Djarot DKI 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com