Ahok Cari-cari Ketua DPRD di Tengah Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengukuhkan pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) DKI di Rusunawa Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).

Sebelum menyampaikan sambutannya, Ahok menyapa semua pejabat yang hadir dalam acara tersebut.

Namun, ada seorang pejabat yang ia cari-cari. "Ketua DPRD enggak datang ya? Harusnya datang ini, penting lho," kata Ahok.

Sontak para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut langsung menengok ke belakang, kanan, dan kiri, seolah mencari-cari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Ahok pun melanjutkan sambutannya. Dalam sambutannya, ia berharap dengan pembentukan TPAKD ini, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai transaksi non-tunai yang tengah digiatkan Pemprov DKI Jakarta.

(Baca juga: Ahok: Kalau Semua Transaksi Non-tunai, Koruptor Pasti "Mikir")

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah dapat mengawasi subsidi yang diberikan kepada warga.

"Yang penting, jangan jual beli rusun dan tidak boleh lagi tarik uang tunai. Tolong Bapak, Ibu, bantu lurah dan camat untuk jadi pelayan yang baik," kata Ahok.

Adapun pembentukan TPAKD merupakan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemprov DKI Jakarta.

TPAKD DKI Jakarta ini diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dengan SKPD terkait, yakni Kantor Regional 1 OJK, Kantor Perwakilan BI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Ssosiasi Lembaga Jasa Keuangan, dan Industri Jasa Keuangan.

Pembentukan tim ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota dan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.

Ketua TPAKD DKI Jakarta Saefullah mengatakan, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, yakni lebih dari 15.000 jiwa per kilometer per segi.

(Baca juga: Ahok Usulkan Pemerintah Pusat Gelar Operasi Pasar dengan Transaksi Non-tunai)

Jumlah itu, lanjut dia, 100 kali lipat dibanding rasio kepadatan penduduk nasional. Hal ini menyebabkan keterbatasan lahan permukiman di Jakarta.

"Salah satu alternatif solusinya adalah membangun tempat tinggal vertikal. Saat ini tercatat ada 23 rusun yang dikelola DKI dengan jumlah 5.595 unit," kata Saefullah.

Kepadatan penduduk Jakarta juga menyebabkan kesenjangan sosial. Untuk itu, pemerintah menagmbil langkah dengan menambah lapangan pekerjaan serta penyediaan gerobak gratis untuk pedagang kaki lima (PKL).