Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Komnas HAM Tidak Usah Cari-cari Ribut sama Saya Lagi!

Kompas.com - 26/08/2016, 13:25 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari pernyataan Komnas HAM soal kehidupan warga seusai penggusuran Kalijodo. Dia tidak terima dengan catatan Komnas HAM yang menjabarkan penderitaan warga usai penertiban Kalijodo.

Basuki atau Ahok mengatakan, ketika Pemprov DKI masuk ke kawasan itu untuk melakukan penertiban, sebagian besar warga yang tidak memiliki KTP DKI sudah pergi entah ke mana.

"Kalau yang punya KTP DKI ya kita tawarin rusun dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8/2016).

Ahok menduga, warga eks Kalijodo yang melapor kepada Komnas HAM adalah pekerja di kawasan Kalijodo yang melarikan diri menjelang penertiban. Pekerja itu tidak memiliki KTP DKI sehingga tidak punya hak untuk menerima rusun.

Ahok pun meminta kepada Komnas HAM untuk tidak mengganggu programnya dengan membela warga yang terkena penertiban. Ahok pun menyindir Komnas HAM yang tidak pernah membela hak warga di Muara Angke yang kerap mengalami keracunan logam dari hasil laut mereka.

"Jadi, Komnas HAM gini sajalah, tidak usah cari-cari ribut sama saya lagi. Kesusahan orang, anak kecil kerja, lu enggak pernah ngomong di Angke. Kerang ijo yang sudah ada racun logam, lu enggak pernah ngomong," ujar Ahok.

Komnas HAM mencatat hanya ada 200 KK warga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda. Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.

Ahok mengaku bingung jika ada warga yang tidak mampu membayar uang sewa rusun. Sebab, uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan dinilai sudah murah. Warga bisa menabung Rp 5.000 per hari untuk bisa membayarnya.

Ahok menyarankan kepada Komnas HAM untuk memeriksa lebih lanjut 14 KK yang pindah dari Rusun Marunda. Hal itu untuk memastikan alasan keluarga tersebut pindah.

Ahok menyatakan tidak mau ambil pusing dengan catatan negatif Komnas HAM terhadap penertiban Kalijodo. Kata Ahok, tidak ada kewajiban baginya untuk menindaklanjuti catatan Komnas HAM.

"Kalau kamu enggak kuat bayar rusun pun, kamu enggak kerja sama sekali, saya masukkin ke panti. Cuma Rp 5.000 sehari keterlaluan enggak dia enggak bisa bayar," ujar Ahok.

"Lagi pula, gua enggak mau gubris lu punya rekomendasi, memang kamu mau ngapain saya," ujar Ahok.

Kompas TV Warga Kalijodo yang Bertahan Dirayu Terima Rusunawa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

4 Anggota Polda Metro Jaya Terlibat Pesta Narkoba, Kompolnas: Atasan Para Pelaku Harus Diperiksa

4 Anggota Polda Metro Jaya Terlibat Pesta Narkoba, Kompolnas: Atasan Para Pelaku Harus Diperiksa

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Pelaku Sindikat Pencurian Motor di Tambora

Polisi Tangkap 3 Pelaku Sindikat Pencurian Motor di Tambora

Megapolitan
Dukcapil DKI Catat 1.038 Pendatang Baru ke Jakarta Usai Lebaran 2024

Dukcapil DKI Catat 1.038 Pendatang Baru ke Jakarta Usai Lebaran 2024

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemuda yang Cabuli Anak 5 Tahun di Cengkareng

Polisi Tangkap Pemuda yang Cabuli Anak 5 Tahun di Cengkareng

Megapolitan
Usai Rampas Ponsel Pelanggan Warkop, Remaja di Bekasi Lanjut Begal Pengendara Motor

Usai Rampas Ponsel Pelanggan Warkop, Remaja di Bekasi Lanjut Begal Pengendara Motor

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tangkap TikTokers Galihloss Buntut Konten Diduga Nistakan Agama

Polisi Tangkap TikTokers Galihloss Buntut Konten Diduga Nistakan Agama

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal Remaja yang Beraksi di Jatiasih dan Bantargebang Bekasi

Polisi Tangkap Begal Remaja yang Beraksi di Jatiasih dan Bantargebang Bekasi

Megapolitan
Jangan Khawatir Lagi, Taksi 'Online' Dipastikan Boleh Antar Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Jangan Khawatir Lagi, Taksi "Online" Dipastikan Boleh Antar Jemput Penumpang di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Anak yang Aniaya Ibu Kandungnya di Cengkareng

Polisi Periksa Kejiwaan Anak yang Aniaya Ibu Kandungnya di Cengkareng

Megapolitan
Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Tak Ditolong Saat Pendarahan dan Dirampas Ponselnya oleh Kekasih

Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Tak Ditolong Saat Pendarahan dan Dirampas Ponselnya oleh Kekasih

Megapolitan
Polisi Tangkap Selebgram Terkait Kasus Narkoba di Jaksel

Polisi Tangkap Selebgram Terkait Kasus Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ditinggal Kekasih Saat Pendarahan

Megapolitan
Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Megapolitan
Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Bukan Transaksi Narkoba, 2 Pria yang Dikepung Warga Pesanggrahan Ternyata Mau ke Rumah Saudara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com