JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakuan sistem ganjil genap dengan pemberian sanksi penilangan mulai diberlakukan pada Selasa (30/8/2016) ini di jalan-jalan protokol. Kendaraan berpelat nomor genap hanya diperbolehkan melintas pada tanggal genap.
Sementara itu, kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil. Nomor pelat ganjil atau genap dilihat dari angka paling belakang yang ada pada pelat nomor polisi kendaraan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Syamsul Bahri mengingatkan masyarakat untuk tidak memalsukan pelat kendaraan mereka agar bisa melintas di ruas-ruas jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap setiap hari.
Syamsul mengatakan, pemalsuan pelat nomor kendaraan merupakan ranah hukum pidana.
"Berkaitan dengan pelat nomor, antisipasi kita, pemalsuan kita pidanakan. Jadi, pemalsuan pelat nomor itu ranah pidana," ujar Syamsul di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).
Sanksi pidana itu didasarkan pada pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Syamsul menyebut sanksi bagi masyarakat yang memalsukan pelat nomor kendaraan ialah enam tahun penjara.
"Kurungan enam tahun. Tidak boleh untuk coba-coba masyarakat bermain-main dengan pemalsuan," kata dia.
Syamsul juga menegaskan bahwa polisi akan menyita kendaraan yang pelat nomornya dipalsukan.
"Jadi, silakan saja dipalsukan. Begitu ketemu, bukan tilang lagi, dengan mobil-mobilnya disita," ucap Syamsul.
Pemberlakuan sanksi dalam kebijakan sistem ganjil genap dilakukan setelah berakhirnya masa uji coba dari 27 Juli hingga 26 Agustus 2016. Pada masa uji coba, para pelanggar hanya dikenai sanksi teguran, baik secara lisan maupun tertulis.
Sistem ganjil genap merupakan kebijakan transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan peraturan yang menjadi acuan penerapan kebijakan itu, yakni Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
Kebijakan itu hanya diberlakukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Soebroto (simpang Kuningan sampai Gerbang Pemuda) dari Senin sampai Jumat, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.
Kebijakan itu tidak berlaku pada hari Sabtu-Minggu atau hari libur nasional.