Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terhalang Banjir, Habiburokhman Tak Ikut Protes ke Kantor Ahok

Kompas.com - 30/08/2016, 16:54 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman tak ikut serta saat rekan-rekannya mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/8/2016) siang. Sekretaris Jenderal ACTA Jamal Yamani mengatakan, Habiburokhman tidak hadir karena terhalang banjir di ruas jalan tol penghubung antara Bekasi dan Jakarta, di kawasan Harapan Indah.

"Beliau tadi sudah siap-siap, tapi dari arah Bekasi luar biasa banjir menggenangi jalan tol. Jadi terhalang di sana," kata Jamal.

Ada 10 anggota ACTA yang mendatangi Balai Kota. Mereka datang untuk protes digunakannya fasilitas negara oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menghadiri sidang uji materi Undang-Undang tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (22/8/2016).

Menurut Jamal, ketiadaan Habiburokhman tidak menghalangi mereka untuk tetap datang ke Balai Kota.

"Apapun alasannya kami ACTA akan jalan terus," ujar dia.

(Baca: Datangi Balai Kota, LSM Binaan Habiburokhman Kritik Ahok yang Gunakan Fasilitas Negara ke MK)

Jalal menilai kedatangan Ahok ke sidang MK dalam kapasitas pribadi. Sehingga ia menilai Ahok seharusnya tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang melekat, mulai dari mobil dinas, tim pengawal dan voorijder. Namun, Ahok diketahui tetap membawa fasilitas tersebut.

Menurut Jamal, tindakan Ahok telah Pasal 4, Pasal 23 huruf ”e" UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; dan Pasal 3 angka ”7” PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada kesempatan itu, Jamal menyatakan pihaknya juga menyerahkan surat kepada Ahok. Surat yang sama juga dikirimkan kepada Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Polda Metro Jaya.

Jamal menyatakan pihaknya meminta Mendagri, Menpan-RB, dan Kapolda Metro Jaya untuk memberikan teguran dan sanksi kepada PNS Pemprov DKI serta anggota kepolisian yang ikut serta berama Ahok ke Gedung MK.

"ACTA meminta AHOK untuk sidang berikutnya tidak menggunakan fasiiitas negara dan tidak melibatkan PNS Pemprov DKI dalam menghadiri persidangan di MK," ujar dia.

Para anggota ACTA pun tidak terlihat masuk ke dalam kantor Ahok. Mereka hanya datang sampai di bagian teras depan Balai Kota.

Kompas TV Habiburokhman: KTP Ahok Hanya Isapan Jempol
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang untuk Makan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com