Memburu Pajak Restoran, Hotel, dan Tempat Hiburan di Jaksel

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan tengah menggenjot penerimaan pajak dari sektor restoran, hotel, dan tempat hiburan. Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan Johari, mengatakan, selama 10 hari ke depan akan menagihkan pajak ke 38 pemilik usaha yang tercatat masih menunggak.

"Kami akan melakukan penempelan stiker kepada wajib pajak yang belum melunasi pajaknya sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang Penegakan Peraturan Perpajakan Daerah," kata Johari kepada Kompas.com, Rabu (7/9/2016).

Dalam Instruksi Gubernur yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama tertanggal 10 Agustus 2016 tersebut, Satpol PP diminta mendampingi Dinas Pelayanan Pajak serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memasang stiker, spanduk, atau papan ke penunggak pajak.

Pada hari pertama pelaksanaan, Senin (6/9/2016), Johari dan sejumlah petugas Satpol PP menyambangi enam restoran dan tempat hiburan. Dua di antaranya ditempeli stiker menunggak pajak. Satu langsung membayar di tempat.

"Yang tiga tidak ditempeli stiker karena membuat surat pernyataan bermaterai akan membayar. Kami kasih waktu sampai Jumat karena mengeluarkan uang mungkin perlu proses ya, ada direktur dan sebagainya," kata Johari.

Johari tak mengetahui jumlah tunggakan pajak tempat-tempat usaha ini. Sebab, pajak dinilai dari omzet yang dilaporkan. Adapun besarannya, 10 persen dari keuntungan, dan dibayarkan tanggal 15 setiap bulannya.

"Untuk menghitungnya perlu assessment, tergantung yang dilaporkan dia (pemilik usaha)," katanya.

Dari 38 usaha yang masih menunggak itu, Johari menyebut ada yang menunggak sejak tahun 2013. Jika harus menerka, pajak tempat itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sebab, pemilik usaha dikenakan bunga 2 persen per bulan flat ketika terlambat membayar pajak.

"Bunganya mentok sampai 48 persen kalau dia menunggak lebih dari setahun ya," ujar Johari.