Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penolakan BEM UI terhadap Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Kompas.com - 14/09/2016, 06:18 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menemui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016) malam.

Beberapa orang perwakilan mereka diberi kesempatan berbicara dengan Luhut untuk menyatakan sikap terkait dilanjutkannya proyek reklamasi Teluk Jakarta.

(Baca juga: Kata Luhut, Nelayan Akan Lebih Sejahtera dengan Adanya Proyek Reklamasi)

Pertemuan itu dilakukan tertutup. Seusai pertemuan, Ketua BEM UI Arya Adiansyah mengatakan, pemerintah telah memaparkan beberapa data kepada mereka.

Data itu di antaranya berupa data-data ekonomi dan alasan hukum dilanjutkannya proyek reklamasi.

Perwakilan dari Pemprov DKI yang juga turut hadir dalam pertemuan itu telah memaparkan rencana pembangunan seperti rusun, resto apung, dermaga, dan lainnya.

"Setelah melihat secara keseluruhan data itu, pertimbangan kami dua hal. Kami sangat menyayangkan, pada satu, tentang aspek hukumnya yang tetap ditabrak keputusan PTUN itu," ujar Arya, Selasa malam.

Menurut dia, dengan dilanjutkannya proyek reklamasi, pemerintah tidak menghormati putusan PTUN yang memenangkan gugatan nelayan dan memutuskan penangguhan proyek reklamasi sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, BEM UI menilai rencana pembangunan yang telah dipaparkan dalam pertemuan tersebut belum pernah dikomunikasikan kepada nelayan yang merupakan masyarakat terdampak langsung proyek reklamasi.

Selama ini, pembangunan tersebut hanya berjalan satu arah.

"Dengan pertimbangan itu, kami masih sangat keberatan dan kami menolak sampai sebenarnya nanti ada dialog yang komprehensif dengan masyarakat terdampak di sana," kata dia.

Selain itu, lanjut Arya, BEM UI akan membandingkan data-data yang telah dipaparkan pemerintah dengan fakta-fakta di lapangan.

"Kalau memang itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka kami siap untuk turun aksi lagi," tutur Arya.

(Baca juga: Luhut Minta Keputusannya soal Reklamasi Tidak Dibandingkan dengan Rizal Ramli)

Ia pun menuturkan, Luhut tidak mempermasalahkan sikap BEM UI yang menolak proyek reklamasi.

Luhut juga disebut menunggu rekomendasi dari mahasiswa terkait proyek reklamasi tersebut.

"Dan tadi saya minta secara khusus, setelah ini akan ada dialog-dialog komprehensif berikutnya," ucap Arya.

Kompas TV Presdir Agung Podomoro Land Temui Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com