BPKP Minta DKI Maksimalkan Serapan Anggaran, Ahok Akui Pengadaan Barang Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto, di Balai Kota, Kamis (15/9/2016). BPKP meminta agar Pemprov DKI Jakarta lebih mengoptimalkan serapan anggaran.

"Iya, memang pengadaan barang kami yang bermasalah. Kami selalu dapat (barang) yang jelek, makanya saya suruh disilpakan (pembelian ditunda dan anggarannya dijadikan silpa)," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Namun Ahok memastikan APBD DKI 2016 akan cepat terserap. Pasalnya, banyak proyek di DKI Jakarta yang belum dibayar. Biasanya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan pembayaran pada akhir tahun.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto mengatakan, serapan APBD 2016 belum besar. Kedatangan BPKP kepada Ahok untuk memberi informasi agar serapan anggaran berjalan dengan baik.

"Bagaimana caranya agar pengadaan barang dan jasa ini bisa berjalan dalam rangka penyusunan anggaran 2017 juga. Supaya harga satuan bisa memadai, sehingga saat pelaksanaannya tidak mengalami di bawah harga yang ditetapkan di tahun 2017," kata Bonny.