Survei: Pengendalian Bahan Pokok dan Lapangan Kerja Jadi Isu Utama Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Jakarta menilai, kinerja pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat terkait pengendalian harga bahan pokok dan lapangan kerja masih belum maksimal.

Dari survei yang dirilis lembaga survei Poltracking Indonesia terhadap 400 responden, sebanyak 23 persen responden menilai pemerintahan Ahok-Djarot belum berhasil membuat harga bahan pokok di Jakarta dapat dijangkau masyarakat. Begitu juga soal penangan banjir, mengurangi angka kemiskinan, serta penyediaan lapangan kerja baru, dinilai masih jauh dari berhasil.

Terlepas siapapun gubernur dan wakil gubernurnya, hasil survei itu menyebutkan sebanyak 25 persen responden menginginkan agar pemerintahan yang baru mampu mengendalikan harga bahan pokok.

Sebanyak 23 persen responden menginginkan agar pemerintah mampu menyediakan lapangan kerja baru, dan 7,2 persen responden menginginkan agar pengangguran bisa diatasi.

"Saat kami tanyakan program apa yang harus dimasukan, pengendalian bahan pokok dan penyediaan lapangan kerja menjadi prioritas. Kedua program ini harus diutamakan oleh gubernur lima tahun ke depan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, di Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Selain isu-isu utama tersebut, sebanyak 6,4 persen responden menginginkan agar Pemerintah DKI Jakarta mampu menghilangkan korupsi di tubuh Pemprov serta meningkatkan program pendidikan gratis.

Adapun 5,4 persen responden menginginkan agar program pemerintah difokuskan pada penyelesaian kemacetan dan sebanyak 3,8 persen menghendaki penangan banjir. Selain itu, sebanyak 0,3 persen menginginkan pemerintah mengutamakan program ruang khusus yang strategis bagi pedagang tidak tetap atau biasa disebut pedagang kaki lima (PKL).

Survei tersebut dilakukan pada 6 hingga 9 September 2016. Margin error sebesar 4,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode pengumpulan data dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh peneliti pusat koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 20-30 persen dari total data yang masuk.