Kapolri Minta Pendukung Cagub-Cawagub Jaga Ketertiban Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta semua pihak yang terlibat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pilkada. Tito mendorong semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta para pendukungnya mengupayakan kemenangan dengan cara yang tidak melanggar hukum.

"Kepada pasangan calon, timses, pendukung, saya minta laksanakan demokrasi sesuai dengan aturannya. Tentunya semua berharap ingin menang tapi jangan sampai menghalalkan segala cara. Dan saya minta juga tetap dijaga iklim stabilitas masyarakat. Karena ini pesta demokrasi bukan pesta kekerasan," kata Tito, di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/9/2016).

Tito juga meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mengawal pilkada dengan profesional. Untuk internal kepolisian, ia menginstruksikan jajarannya menjaga netralitas.

"Kemudian kepada pengawas independen saya pikir undang mereka untuk sebanyak-banyaknya memantau, memonitor, dan juga tokoh masyarakat semuanya membuat kesepakatan untuk berlangsungnya pemilu di Jakarta yang aman, tertib, damai, dan demokratis," ucap Tito.

Tito menyebutkan salah satu antisipasi yang dilakukan pihaknya adalah melakukan patroli siber untuk mencegah dan menangani kemungkinan adanya kampanye hitam di dunia maya. Polisi akan memantau isu-isu atau percakapan kontroversial di internet yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan.

Polda Metro Jaya akan menugaskan 10 personel untuk memberikan pengawalan secara melekat kepada setiap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, 15.000 personel juga akan diterjunkan untuk mengamankan tahapan pilkada.

Tahapan Pilkada DKI Jakarta 2017 dimulai dengan pendaftaran pasangan calon di KPU DKI Jakarta pada 21-23 September 2016. Tahapan kampanye dan debat publik akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, dan pencoblosan dilakukan pada 15 Februari 2017.