Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagian Warga Bukit Duri Memilih Tidak Pindah ke Rusun

Kompas.com - 28/09/2016, 10:54 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak semua warga Bukit Duri menerima kompensasi pemerintah untuk direlokasi ke rusun terkait penggusuran tempat tinggal mereka untuk kepentingan normalisasi Ciliwung.

Pada penggusuran hari Rabu (28/9/2016) ini, masih ada yang bertahan dan baru berkemas untuk pindah. Para warga itu memilih untuk pindah ke tempat anak dan kerabat dibandingkan menempati rusun.

Salah satunya Hanafi (87), warga RT 06 RW 12 Bukit Duri, yang memilih pindah ikut anak ke Bogor. Ia keberatan mengenai biaya sewa rusun dan masalah rusun yang berjarak jauh.

Diketahui, Pemprov DKI menawarkan warga untuk tinggal di Rusun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur, sebagai kompensasi.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Warga mengangkat barangnya saat pembongkaran rumah warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur bangunan yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung terkait upaya normalisasi, dan akan merelokasi warga ke Rusun Rawa Bebek.
"Sekalinya dibuat rusun harus bayar, saya enggak senang, jauh. Nanti berapa ongkosnya (transportasi)," kata Hanafi, di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu pagi.

Hanafi mengaku, dirinya mendukung kebijakan pemerintah untuk normalisasi. Namun, ia menilai, proses itu seharusnya tetap mengedepankan kemanusiaan.

"Harusnya diusahakan ada ganti rugi," ujar Hanafi. (Baca: Genderang dan Tangis di Pembongkaran Bukit Duri)

Hal senada diungkapkan Maman (64), warga Bukit Duri lainnya. Daripada pindah ke rusun, Maman menilai lebih baik mengontrak di luar.

"Enggak mau, sama aja bayar. Mending sewa di luar. Anak bisa main bebas enggak kayak di rusun," ujar Maman.

Ia mengaku pasrah tempat tinggalnya dibongkar. Ia juga pesimistis dengan hasil perlawanan lewat jalur hukum terkait penggusuran ini. "Kita enggak bisa, udah enggak mungkin," ujar Maman.

Kompas TV 80 Keluarga Bukit Duri Masih Bertahan di Permukiman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

TikToker Galihloss Terseret Kasus Penistaan Agama, Ketua RW: Orangtuanya Lapor Anaknya Ditangkap

Megapolitan
Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Warga Rusun Muara Baru Antusias Tunggu Kedatangan Gibran Usai Penetapan KPU

Megapolitan
Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Pembatasan Kendaraan Dianggap Bisa Kurangi Macet Jakarta, Asalkan Transportasi Publik Baik

Megapolitan
Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Buang Pepaya karena Sepi Pembeli, Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Rugi Besar

Megapolitan
Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Gara-gara Sakit Hati, Seorang Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com