Pemprov DKI Terapkan Sistem "Voucher" Beras untuk Warga Miskin Mulai 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem voucher beras untuk warga miskin mulai 2017. Melalui sistem ini, warga miskin dapat menukarkan voucher tersebut dengan beras di toko-toko sembako yang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI.

"Kami mendorong agar masyarakat menggunakan cashless. Voucher tidak bisa diuangkan, kecuali untuk membeli bahan kebutuhan pokok, seperti beras dan telur," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota, Rabu (28/9/2016).

Djarot mengatakan, penerapan sistem voucher beras ini dilatarbelakangi seringnya ditemukan beras tidak layak konsumsi dalam program raskin dari Bulog. Ia menyebut masih ada beras berkutu yang diberikan kepada warga miskin.

“Kami sedih, kami jengkel. Raskin itu identik dengan beras yang tidak layak dikonsumsi. Beras plus lauk pauknya. Lauk pauknya apa? Ya kutunya. Kami tidak ingin warga miskin mendapatkan beras seperti itu," ujar Djarot.

Menurut Djarot, dengan sistem voucher, warga miskin dapat memilih sendiri jenis beras yang ingin mereka konsumsi. Berasnya pun merupakan beras yang sama seperti yang dikonsumsi masyarakat pada umumnya.

Djarot menyebut nantinya Pemprov DKI akan melibatkan dua bank nasional dalam sistem tersebut. Ia berharap penerapan sistem voucher beras bersubsidi bisa mengawasi agar tidak ada lagi oknum yang bermain dalam penyaluran raskin.

"Supaya Bulog itu tidak lagi bermain raskin untuk rakyat miskin. Itu pasti beras yang jelek. Beras baik-baik dia jual sendiri. Tidak boleh itu ya,” ucap Djarot.