Ahok Sebut Ciliwung Merdeka Tak Bisa Penuhi Syarat yang Diminta Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sudah berulang kali bertemu dengan anggota komunitas Ciliwung Merdeka.

Komunitas itu, kata dia, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kampung susun bagi warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung.

(Baca juga: Pembongkaran Bukit Duri Dikebut, Besok Turap Mulai Dipasang)

Hanya, lanjut dia, Ciliwung Merdeka tidak memenuhi persyaratan yang ia minta.

"Kamu mau desain kayak begitu Rp 1 triliun, oke saya kerjain pakai kontribusi tambahan dari pengembang. Tetapi, bisa enggak kamu dapetin surat kuasa dari semua pemilik di daratan tadi? Enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Ia mengatakan, komunitas Ciliwung Merdeka tidak bisa mendapatkan surat kuasa dari semua pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung untuk pembangunan kampung susun.

Menurut dia, komunitas tersebut awalnya membela warga Kampung Pulo yang akan digusur.

"Sekarang kamu tanya sama orang Kampung Pulo, mereka dukung Ciliwung Merdeka atau normalisasi Ciliwung? Normalisasi. Ciliwung Merdeka itu basisnya di Kampung Pulo, begitu ditolak warga, dia loncat ke Bukit Duri," kata Ahok.

Di Kampung Pulo, lanjut Ahok, saat ini harga tanahnya mencapai Rp 20 juta per meter persegi.

Ahok memprediksi tingginya harga tanah ini juga akan terjadi di Bukit Duri. Sebab, dua kawasan ini dekat dengan Jatinegara, Jakarta Timur.

"Dulu kan di situ (Kampung Pulo), dari 500-an warga (terdampak penggusuran), berapa yang mau ikut dia (Ciliwung Merdeka)? 60-70-an KK saja. Yang lain enggak mau ikut, pindah rusun," kata Ahok.

(Baca juga: Sandiaga: Gubernur Seharusnya Datang ke Bukit Duri sebagai "Gentleman" )

Sebelumnya, Pemkot Jakarta Selatan menggusur RT 06 RW 12, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu pagi tadi.

Sebagian besar rumah yang digusur sudah tak berpenghuni karena penghuninya telah direlokasi ke Rumah Susun Rawa Bebek.

Sebagian warga lainnya, termasuk anggota Komunitas Ciliwung Merdeka, menolak penggusuran lantaran proses hukum yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).