Nasib Usulan Kampung Susun ala Ciliwung Merdeka di Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com — Komunitas Ciliwung Merdeka pernah menggagas pembangunan kampung susun yang manusiawi di Bukit Duri, Tebat, Jakarta Selatan, termasuk di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

Permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung di dua kawasan itu telah ditertibkan Pemprov DKI Jakarta, dan warganya sebagian direlokasi ke rumah susun. Nasib usulan kampung susun itu jadi tidak jelas. Pemprov DKI selaku pihak yang diajak ikut untuk merealisasikan konsep itu belum menyetujuinya.

Namun, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, tak ingin menyebutkan bahwa konsep yang diajukan pihaknya itu tidak disetujui.

"Gini lho, gagasan-gagasan dari rakyat yang baik itu jangan hanya dikerdilkan oleh suatu momentum ketika seorang penguasa yang kapitalistik tidak setuju dengan gagasan kami. Gagasan kami akan berjalan terus bergulung-gulung, akan berkembang terus ke depan. Ini hanya momentum kekuasaan," kata Sandyawan di Bukit Duri, Rabu (28/9/2016).

Konsep kampung susun, kata Sandyawan, kali pertama disodorkan komunitasnya dalam sebuah presentasi ke mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada Oktober 2012. Jokowi dikatakan datang membawa sejumlah SKPD, mulai dari lurah, wali kota, hingga para kepala dinas.

"Waktu itu Pak Jokowi bilang, kami tidak akan relokasi atau gusur, kami akan menata kembali, kami akan merevitalisasi kampung ini," kata Sandyawan.

Jokowi dianggap sudah berjanji untuk membuat kampung susun di Bukit Duri. Sandyawan mengklaim, itu sudah dimuat di media massa, dan video tentang janji itu di-posting di YouTube.

Namun, pihaknya belum mendapat lagi kepastian mengenai janji Jokowi itu hingga kini. Menurut Sandyawan, untuk Kampung Pulo, kampung susun yang mau dibangun berkapasitas 4.900 unit, sedangkan di Bukit Duri 150 unit.

Modelnya berupa hunian vertikal layaknya rusun. Akan tetapi, dia mengklaim konsepnya berbeda dengan rusun karena tidak menghilangkan kondisi sosial, budaya, dan religiositas kehidupan asli warga dua daerah itu.

Pakar yang dilibatkan dalam menyusun konsep itu berasal dari beragam latar belakang disiplin ilmu.

"Tidak main-main usulan ini. Kami menyertakan pakar hidrologi, ahli tata air, arsitek, praktisi, akademisi, urban planner yang hebat, ekonom hebat, dan sejarawan yang hebat supaya kita tidak kehilangan akar kehidupan kita yang sebelumnya," kata Sandyawan.

Warga menurutnya sepakat untuk menempati kampung susun itu bila jadi dibangun.

"Dari awal diusulkan warga tidak minta ganti rugi uang (kalau ditertibkan), tetapi minta ganti rugi lahan, dan warga akan membangun kampung susun itu," kata Sandyawan.

Biaya pembangunan kampung susun pun dibagi. Pihaknya menawarkan pemerintah menyumbang 50 persen, warga swadaya 30 persen, dan investor 20 persen. Keberadaan kampung susun itu diyakini bisa jadi magnet bagi pariwisata.

Walau saat ini tidak jelas kelanjutan usulan itu, Sandyawan mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengusulkan hal itu kepada pemerintah.