"Selamatkan Anak dari Bahaya Internet" Diserukan di Bundaran HI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Bareskrim Polri menggelar kampanye keselamatan anak-anak Indonesia dari dampak buruk internet di bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (2/10/2016).

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, kampanye bersama ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan komitmen negara untuk melindungi anak dari berbagai dampak buruk internet, seperti pornografi, prostitusi online dan cybercrime.

"Peran strategis kegiatan kampanye "Save Our Child in The Internet" agar pemerintah bersama masyarakat dapat bersinergi melindungi karena pemenuhan hak anak harus dilakukan secara holistik agar terwujud Indonesia yang sehat secara fisik, mental, dan emosional," ujar Pribudiarta.

Menurut Pribudiarta, kejahatan anak-anak di internet saat ini cukup meresahkan. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia mencapai 1022 anak.

"Dengan rincian, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28 persen, pornografi anak online 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, objek cd porno 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual online 11 persen," tambahnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPPPA dengan Katapedia, paparan pornografi sebanyak 63.066 diperoleh melalui Google, diikuti Instagram dan news online.

Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Polri melalui laporan NCMEC (National Center of Missing & Exploited Children), jumlah Internet Protocol (IP) Indonesia yang melakukan pengunduhan dan pengunggahan konten pornografi anak melalui media sosial pada 2016 hingga bulan Maret sebanyak 96.824 IP.

"Facebook dan Twitter merupakan media jejaring sosial yang paling banyak digunakan user untuk download/upload konten pornografi anak," ucap Pribudiarta.

Dia mengatakan, maraknya kejahatan berbasis anak di dunia maya patut menjadi perhatian bersama. Atas dasar itu, negara harus berperan dalam bentuk kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Selain itu, Pribudiarta pun juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama mengaplikasikan berbagai program dan kebijakan yang dbentuk negara.

"Ini seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengaplikasikan dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk aspek penegakan hukumnya," ujar Pribudiarta.

Dalam kampanye ini, hadir pula Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono Sukmanto dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.