JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, tak mau membuat kontrak politik selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Agus menegaskan bahwa dirinya menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik.
"Bagi saya, seorang gubernur, insya Allah terpilih, kontrak politik itu dilakukan pada saat dia sumpah dan dilantik menjadi gubernur," kata Agus di Rusunawa Sindang, Koja, Jakarta Utara, Selasa (11/10/2016).
Kontrak politik, bagi Agus, dilakukan terhadap semua warga Jakarta. Kontrak politik tak bisa hanya kepada sebagian warga Jakarta.
Komitmen Agus ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, kontrak politik dengan sebagian warga menimbulkan kerawanan saat kontrak politik antara satu dan lainnya bertentangan.
"Justru ingin melihat segala sesuatunya secara komprehensif. Semua permasalahan di Jakarta begitu kompleks. Maka dari itu, harus dilihat secara utuh, penyelesaian pun secara utuh, tidak sepotong-sepotong," kata Agus. (Baca: Agus Yudhoyono: Saya Hati-hati dengan Kata "Kontrak Politik")
Berbeda dengan Agus, bakal cagub DKI Jakarta, Anies Baswedan, lebih sering melakukan kontrak politik. Anies terakhir menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara.