Pemprov DKI Kurangi Anggaran Pengadaan Lahan untuk Rusun di APBD-P 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi anggaran pengadaan lahan untuk rumah susun di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2016. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pengurangan anggaran pengadaan lahan rumah susun merupakan salah satu penyebab berkurangnya besaran APBD-P dari APBD awal tahun.

Ia menyebut pengurangan dilakukan karena masih banyaknya kontraktor abal-abal yang terlibat di proyek pembangunan rumah susun.

"Kebetulan banyak kontraktor yang menang lelang perumahan itu banyak yang enggak bener. Makanya kami batalin aja," kata Basuki di Balai Kota, Rabu (12/10/2016).

APBD-P 2016 dijadwalkan disahkan pada siang ini. Nilainya mencapai Rp 62,91 triliun. Jika ini turun 6,34 persen dibandingkan APBD DKI 2016 sebesar Rp 67,16 trilun. Selain pengurangan anggaran tanah, menurut Ahok, penyebab lainnya akibat berkurangnya APBD-P adalah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

"Dulu kami perkirakan Silpa akan Rp 8 triliun. Tapi setelah kami ganti pejabat itu trnyata lebih cepet. Silpanya hanya 3-4 triliun lebih kalau enggak salah. Berarti kan duitnya kurang, duit kurang baru kita sesuaikan," ucap Ahok. (Baca: APBD Perubahan DKI Jakarta 2016 Turun Rp 4,25 Triliun)